Abstrak

Baca Juga : KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MUTASI JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH (Mufdar Alianur, 2017) ,

Baca Juga : DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (RIZKA BUNAIYA, 2016) ,

ang dicantumkan dalam pasal 71 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 2016. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubernur sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. untuk mengetahui konsekuensi hukum mutasi dilakukan tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku. data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum normatif (studi kepustakaan). penelitian kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis melalui data dan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, yurisprudensi, buku, doktrin dan jurnal hukum. hasil dari penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa gubernur aceh harus mendapatkan surat persetujuan dari menteri dalam negeri dikarenakan juga menjadi pasangan calon gubernur aceh pada pilkada serentak 2017, dalam perspektif hukum administrasi negara, sesungguhnya tindakan gubernur memutasi pejabat di jajaran pemerintah aceh bisa berbentuk legal bersyarat (legalitas bersyarat). sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada pejabat yang melanggar pasal 80 ayat (2) dan pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bisa dikenakan pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan atau pemberhentian sementara dengan tanpa memperoleh hak-hak jabatan. disarankan seharusnya gubernur meminta persetujuan / izin tertulis terlebih dahulu kepada menteri dalam negeri sebelum melakukan mutasi, bukan sesudah melakukan mutasi pejabat struktural eselon ii meminta izin tertulis, sehingga tidak ada dampak buruk atau konsekuensi baik bagi gubernur sendiri maupun kepada pejabat yang telah dilantik, seharusnya gubernur tetap harus tunduk pada peraturan tersebur, walaupun secara eksplisit tidak ada sanksi administrasinya pada akhir masa

Tulisan yang relevan

KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH ACEH (THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES OF ACEH GOVERNMENT) (Em. Yusuf Iis, 2019) ,

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH (SADRUN PINIM, 2018) ,

PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR : PEG.821.22/004/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH ACEH DAN MENETAPKAN SK YANG BARU SEBAGAI GANTINYA) (FAHRIZAL, 2018) ,