| |
Nurul Asmah. PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
nurul asmah pengawasan izin penyelenggaraan
pengobatan tradisional di kota
banda aceh
fakultas hukum universitas syiah kuala
(iv, 58)., pp., tabl., bibl.,app.
(dr. yanis rinaldi, s.h., m.hum.)
pasal 4 ayat (1) keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor
1076/menkes/sk/vii/2003 menegaskan bahwa semua pengobatan tradisional wajib
mendaftarkan diri ke dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memperoleh surat
terdaftar pengobat tradisional (stpt ). dari 43 pengobatan tradisional di kota banda
aceh, 27 diantaranya tidak memperpanjang izin, dan 4 pengobatan tradisional tidak
lagi diketahui status izinnya. namun, dalam kenyataannya permasalahan tersebut
terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan dinas kesehatan kota banda
aceh.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengobatan tradisional yang ada
di kota banda aceh, hambatan dalam melakukan pengawasan, serta upaya yang
ditempuh
Baca Juga : PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH (Dina Muslyati, 2017) ,
Baca Juga : FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (T. RENDYANSYAH, 2013) , h pemerintah kota banda aceh untuk mengatasi hambatan penyelengaraan pengobatan tradisional tersebut. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang telah dipilih dan diperkirakan dapat mewakili keseluruhan dari populasi penelitian. hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota banda aceh belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain; berasal dari faktor internal pengawas yaitu karena terbatasnya dana dan kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pengawasan, kurangnya pengetahuan pengawas mengenai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan kurangnya kesadaran dari pengawas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. faktor penghambat lainnya berasal dari faktor eksternal, yaitu terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, kurangnya pengetahuan dari pengobat tradisional dan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, mengusulkan penambahan dana kepada dprk kota banda aceh, mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan pengobatan tradisional, mengadakan pelatihan pengawasan pada pegawai dalam lingkup dinas kesehatan kota banda aceh, mengadakan sosialisasi untuk pengobat tradisional dan masyarakat umum, serta melaksanakan evaluasi kinerja bagi setiap tenaga kerja dalam ruang lingkup dinas kesehatan kota banda aceh khususnya bagian yang melakukan pengawasan pengobatan tradisional. disarankan kepada dewan perwakilan rakyat kota banda aceh dapat segera memberikan tambahan dana, pemerintah segera menambah jumlah tenaga kerja, dan dinas kesehatan kota banda aceh mengubah sistem pengawasan yang dilakukan, serta memberikan sanksi yang tegas dan sesuai ketentuan, bagi yang Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN OBAT TRADISIONAL TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (RACHMI MARTIYA, 2020) ,TABIB PATAH: SEJARAH KELUARGA PENGOBATAN TRADISIONAL “PATAH” DI KECAMATAN BEUTONG, KABUPATEN NAGAN RAYA 1950-2018 (ULFA YANTI, 2020) , PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGUSAHA YANG MEMPERJUAL BELIKAN GAS LPG 3KG TANPA IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KOTA BANDA ACEH (Muhammad Mahzar, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |