| |
RIZKA BUNAIYA. DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
rizka bunaiya, 2016 dampak mutasi pejabat pemerintahan
kabupaten aceh barat daya dalam
mewujudkan good governance
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas syiah
kuala (xii, 85), pp, tabl, bibl, app
(dr. effendi hasan, ma)
bupati aceh barat daya dalam melakukan mutasi pejabat pemerintah di kantor
bupati masih belum menjalankan beberapa konsep good governace, karena dalam
proses mutasi keputusan akhir tetap menggunakan hak prerogratif bupati dalam
menentukan pejabat-pejabat yang akan dimutasi. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dampak mutasi pejabat dan kendala bupati terhadap upaya pelaksanaan
konsep good governace di kabupaten aceh barat daya. data yang diperlukan dalam
penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. penelitian
lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
kantor bupati aceh barat daya. sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan
membaca buku teks, peraturan
Baca Juga : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) (Yusniyar, 2016) ,
Baca Juga : PELAYANAN PUBLIK BERBASIS REFORMASI DAN BIOKRASI DAN E-GOVERNTMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA : STUDI EMPIRIS PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NANIK KURNIAWATI, 2019) , ndangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak mutasi terdiri dari dua indikator, yaitu positif dan negatif. dampak positif diantaranya: menciptakan semangat kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mengurangi rasa bosan terhadap pejabat yang dimutasi, memenuhi penempatan pejabat sesuai dengan jabatan dan kepangkatannya dan tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. dampak negatif diantaranya: menurunnya tingkat efektifitas kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mutasi dianggap sebagai hukuman dan buruknya citra birokrasi. selain itu kendala bagi bupati dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, yaitu: rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mengurus kepentingannya, besarnya kewenangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, kurangnya tingkat responsivitas pejabat terhadap kepentingan masyarakat dan kurang optimalnya pejabat dalam bekerja. kata kunci : good governance dan reformasi Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN (Safrijal, 2018) ,OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA (Amelia Dara Sagita, 2018) , EKSISTENSI OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH (afwani, 2014) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |