| |
T. HASANUL ARIFIN. PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi (D3) Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakPajak merupakan pendapatan utama negara. pembangunan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan penerimaan pajak, jika penerimaan pajak negara tidak mencapai target maka terhambatnya pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. masa pph merupakan salah satu dari komponen keseluruhan pajak yang difokuskan pada wajib pajak perorangan. pada laporan kerja praktek ini akan membahas bagaiamana prosedur dari penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan pph masa dari proses pelaporan, batas waktu pelaporan hingga sanksi apabila surat pemberitahuan telat atau tidak dilaporkan. data dari laporan kerja praktek ini penulis memperoleh dari kantor pajak pelayanan (kpp) pratama banda aceh dimana penulis melakukan job training.
spt masa merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
Baca Juga : PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BANDA ACEH (CUT INAYATUL MAULIDA, 2017) ,
Baca Juga : PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA BANDA ACEH (T. HASANUL ARIFIN, 2016) , rundangan perpajakan. spt masa memiliki jangka waktu untuk suatu masa pajak yang lamanya sama dengan 1 bulan takwin atau jangka waktu yang ditetapkan keputusan menteri keuangan paling lambat 3 bulan takwim. apabila spt terlambat atau tidak disampaikan sesuaidengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda. dari hasil penulisan ini, penulis dapat mengetahui secara lebih terperinci bagaimana pelaporan spt masa pph pada kpp pratama banda aceh. sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa spt masa sangat berpengaruh terhadap penerimaan pemerintah dalam sektor pajak yang difokuskan terhadap wajib pajak perorangan. Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENGARUH KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ( STUDI KASUS WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TAHUN 2014-2015) (Alkautsar, 2016) ,PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA LANDING, COUNTER, AVIOBRIDGE DAN PARKING PESAWAT UDARA YANG DIBERIKAN OLEH PT. ANGKASA PURA II KEPADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BANDA ACEH (KHALISAH ZULFAA ADILAH, 2018) , MEKANISME PELAPORAN SPT OLEH WAJIB PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL ATAS UMKM BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA ACEH BESAR (MUHAMMAD RAIHAN FEBRIAN, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |