|
| |
|
TIARA RAMADHANI. DINAMIKA POLITIK ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ACEH DALAM PROSES PENGESAHAN BENDERA BULAN BINTANG SEBAGAI IDENTITAS ACEH. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakPasca penandatanganan kesepakatan damai mou helsinki pada 15 agustus di helsinki, finlandia, aceh mendapatkan keistimewaan oleh pemerintah pusat untuk dapat memiliki simbol wilayah berupa (lambang, bendera dan himme) aceh. berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah aceh memutuskan untuk menetapkan bendera bulan bintang sebagai identitas aceh karena dianggap mencerminkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh aceh. namun, penetapan tersebut menuai protes keras oleh pemerintah pusat, hal ini dikarenakan bendera bulan bintang dianggap telah bertentangan dengan peraturan pemerintah no. 77 tahun 2007 tentang lambang daerah dan mengakibatkan pemerintah pusat menunda pengesahan bendera bulan bintang sebagai identitas aceh. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang keinginan pemerintah aceh dalam menetapkan bendera bulan bintang sebagai identitas aceh dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah pusat menunda pengesahan bendera bulan bintang sebagai
Baca Juga : PRO DAN KONTRA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG PROVINSI ACEH (KAJIAN TERHADAP TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN) (Rudi Ramadhani, 2015) ,
Baca Juga : BENDERA DAN LAMBANG ACEH IDENTITAS ACEH ATAU KEPENTINGAN POLITIK PARTAI ACEH (PA) (MIRZA AKMAL, 2015) , entitas aceh. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. hasil penelitian ini menjelaskan ada empat hal yang melatarbelakangi keinginan pemerintah aceh dalam menetapkan bendera bulan bintang sebagai identitas aceh yaitu berdasarkan sejarah pejuangan gam, hasil persetujuan pemerintah aceh dan dpra, keinginan masyarakat aceh dan kepentingan elit politik. kemudian penyebab pemerintah pusat menunda pengesahan bendera bulan bintang karena bendera aceh dianggap tidak boleh sama persis dengan bendera gam dan bendera bulan bintang dianggap sebagai pemicu konflik. kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan bendera bulan bintang sebagai identitas aceh dapat memberikan dampak positif bagi aceh untuk kedepannya. kata kunci : bendera bulan bintang, gam, penundaan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan POLEMIK BENDERA BULAN BINTANG SEBAGAI SIMBOL DAERAH DAN ETNONASIONALISME ACEH DALAM KONSTRUKSI REALITAS SOSIAL (Hendra Gunawan, 2019) ,BENTUK PEMBERITAAN POLEMIK BENDERA ACEH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH ACEH (STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMBERITAAN PADA HARIAN SERAMBI INDONESIA DAN HARIAN RAKYAT ACEH) (Mutiara Indaswari, 2015) , POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ) (Zulfikar, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |