|
| |
|
ALMUFARID. HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ACEH (STUDI PENELITIAN PADA GERAK ACEH DAN MATA). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2015 |
|
AbstrakTingginya kasus korupsi yang terjadi di aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. hubungan kemitraan antara pemerintah aceh dengan gerak aceh dan mata seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di aceh. pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan aceh.
penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa hubungan antara pemerintah aceh dengan gerak aceh dan mata serta melihat implikasi yang dihasilkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di aceh dari hubungan tersebut.
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data
Baca Juga : RELIGIUSITAS DAN INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH (INDRAYATI SRI M, 2018) ,
Baca Juga : OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA (Amelia Dara Sagita, 2018) , r berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan pola hubungan yang baru antara pemerintah aceh dengan gerak aceh dan mata yang dipengaruhi oleh kondisi kasus yang menjadi objek laporan kedua lembaga ini. ada faktor penghambat yang mempengaruhi tidak terbentuknya hubungan yang strategis diantaranya perbedaan paradigma antara pemerintah dengan lsm anti korupsi, pola komunikasi masih kurang maksimal, serta adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. faktor yang mendukung diantaranya adanya ketetapan hukum, harmonisasi kinerja pemerintah dengan lsm, serta transparansi publik. implikasi dari hubungan ini pada terwujudnya prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. disarankan kepada pemerintah aceh, gerak aceh, dan mata untuk meningkatkan sinergisitas hubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta terbentuknya keseimbangan kontrol antara institusi yang ada. kata kunci : good governance, hubungan/relasi, implikasi, pemerintah aceh, lsm, gerak aceh, Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP GOOD GOVERNANCE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH ACEH) (Arief Jauhari, 2015) ,PENGARUH KUALITAS SDM DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (Karimullah, 2019) , KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA (Widya Siska Ulandari, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |