RIZKA YUNITA. KEBIJAKAN PERLUASAN DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020

Koleksi yang anda cari bisa kami bantu carikan dengan mengisi form Literature Search Service dibawah ini :


Tulisan yang relevan

PELAKSANAAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) OLEH PPAT DI KABUPATEN LANGKAT (AYU TAMALA, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK ATAS AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KABUPATEN ACEH BESAR (DEVI LESTARI, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA DALAM PEMBUATAN AKAD SYARIAH DI ACEH (HASRIZAL, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI AKIBAT KESALAHAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (FAJRIATUL TIVANI HARIDHY, 2019) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM (IMAM SURYA SAPUTRA, 2020) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi