PUTRI MARIATI. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI OLEH PEMERINTAH RNAUSTRALIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM RNCONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES, 1951. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015

Koleksi yang anda cari bisa kami bantu carikan dengan mengisi form Literature Search Service dibawah ini :


Tulisan yang relevan

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL) (IDA TUTIA RAKHMI, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

HAKIKAT BERLAKUNYA PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA (MALAHAYATI, 2018) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH) (Aditya Rivaldi, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN (PERIODE 2015-2016) (PUTRI MULYA SARI, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEMANUSIAAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA (Iqramullah, 2017) ,   Baca Full Text... |  Abstrak..

Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi