| |
SYIFA MAISARAH. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakPasal 7 ayat (1) undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mewajibkan setiap badan publik dapat membuka informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan.menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi sehingga terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi. namun dalam penerapan keterbukaan informasi publik, terdapat badan publik di lingkungan satuan kerja perangkat aceh yaitu dinas pertanian dan perkebunan aceh yang belum berjalan dengan baik yaitu belum efesiennya waktu dalam memberikan informasi kepada pemohon informasi. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik pada dinas pertanian dan perkebunan aceh. metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori transparansi serta teori pelayanan publik. informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik
Baca Juga : PENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) ACEH (Amri Wahid Hidayat, 2016) ,
Baca Juga : PERSEPSI MASYARAKAT PADA KETERBUKAAN INFOMASI (E-GOVERNMENT) KOTA BANDA ACEH MENUJU SMART CITY (Alhadi Sutama, 2019) , ve sampling. sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di dinas pertanian dan perkebunan aceh belum berjalan dengan baik dilihat dari indikator yang mengukur keberhasilan transparansi. selain itu terdapat asas-asas pelayanan publik yang belum terselenggara dengan baik seperti asas keterbukaan, asas ketepatan waktu, akuntabilitas serta asas kesamaan hak sehingga akan menjadi hambatan dalam mewujudkan penerapan keterbukaan informasi yang baik. hambatan yang terjadi dalam penerapan keterbukaan informasi publik di dinas pertanian dan perkebunan aceh yaitu kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan terkait keterbukaan informasi publik, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan belum efesiennya waktu dalam pemberian informasi kepada pemohon informasi. disarankan dinas pertanian dan perkebunan aceh agar dapat meningkatkan keterbukaan, meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat terkait penerapan keterbukaan informasi, meningkatkan ketepatan waktu dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : syifamaisarah26@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN KINERJA BIROKRASI PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR (Siti Sabariah, 2019) ,EFEKTIFITAS KINERJA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH SEBAGAI PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (TIARA FRISTY ANDINI, 2016) , KONTRADIKSI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH (Ashabul Chairi, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |