|
| |
|
Rizki Maulana. PEMBERHENTIAN KEUCHIKGAMPONG PASI MALI OLEH BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakAbstrak
rizki maulana pemberhentian keuchik
2019 gampong pasi mali oleh
bupati kabupaten aceh barat
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,68).,pp.,tabl.
(prof. dr. eddy purnama, s.h. ,m.hum.)
pasal 41 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa juncto pasal 41 qanun aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh, menyebutkan bahwa kepala desa/keuchik yang dinyatakan sebagai terdakwa atau tersangka dalam suatu tindak pidana, atas usul badan permusyawaratan desa/tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota. surat keputusan bupati kabupaten aceh barat nomor 261 tahun 2018 tentang pemberhentian keuchik gampong pasi mali kecamata woyla barat kabupaten aceh barat, tidak sesuai dengan unsur-unsur pemberhentian keuchik sebagaimana yang termuat dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.
tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemberhentian keuchik gampong pasi mali sudah atau belum
Baca Juga : MEKANISME PEMBERHENTIAN KEUCHIK DI GAMPONG BLANG MANGGENG KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Siska Tria Danisa, 2018) ,
Baca Juga : KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMBERHENTIAN KEUCHIK (STUDI DI KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA) (M NAHYAN ZULFIKAR, 2017) , sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui konsekuensi hukum jika pemberhentian keuchik yang dilakukan oleh bupati tanpa melalui prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian keuchik gampong pasi mali oleh bupati kabupaten aceh barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang, karena tidak adanya usulan tuha peuet gampong atau tidak ada penetapan tersangka ataupun terdakwa terlebih dahulu oleh pengadilan. alasan bupati memberhentikan keuchik bertentangan dengan hukum karena surat keputusan yang dikeluarkan tidak ada argumentasi/atau alasan hukum. konsekuensi hukum terhadap pemberhentian keuchik adalah keuchik tersebut tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai keuchik. apabila surat keputusan bupati tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka ketetapan itu harus dianggap batal atau batal demi hukum, sehingga dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk dibatalkan. disarankan kepada bupati untuk mencabut surat keputusan tersebut, merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali pejabat keuchik yang diberhentikan sampai akhir masa jabatannya. disarankan kepada keuchik yang diberhentikan, terbukti tidak melakukan tindak pidana atas putusan dipengadilan, dapat melaporkan bupati yang bersangkutan ke pengadilan atas pencemaran nama Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : r.maulana@mhs.unsyiah.ac.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PEMBERHENTIAN PARA KEUCHIK DAN PENGANGKATAN KEMBALI DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR (Shella Namira Wardia, 2018) ,PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR) (AYUNDA DZIKRILLAH, 2017) , PERANCANGAN KANTOR BUPATI ACEH BARAT (Muammar Syah, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |