|
| |
|
MUHAMMAD FAUZAN IRNI. STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA NOMOR 03/PID.SUS-ANAK/2018/PN DGL TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakAbstrak
setiap anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan yang terdapat pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. dalam undang-undang ini anak diberikan hak agar identitas anak dirahasiakan. tetapi dalam putusan pengadilan negeri donggala nomor 03/pid.sus-anak/2018/pn dgl tidak berjalan sebagaimana seharusnya. dalam putusan ini, terdakwa adalah seorang anak beusia 17 tahun yang didakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia no. 12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (tata cara hukuman khusus sementara) dikarenakan telah membawa senjata tajam jenis badik dan tertangkap saat polisi melakukan penyisiran dikarenakan adanya bentrok antar desa yang memakan korban salah satunya polisi.
tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa putusan bertentangan dengan pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan
Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASAR NOMOR: 90/PID.SUS. ANAK/2018/PN MKS. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (FADHILAH FAIDIR, 2020) ,
Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN NOMOR:37/PID.SUS/2019/PN.BKJ TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRINYA (Putri Ayuni, 2020) , elaskan bahwa hakim tidak melihat fakta hukum sehingga putusan ini tidak memenuhi asas keadilan. jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian kepustakaan. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan lain-lain. hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dalam putusan ini kerahasiaan identitas terdakwa anak tidak dirahasiakan, yakni bertentangan dengan pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan konsekuaensinya. dalam memberikan putusan, hakim tidak melihat dan mempertimbangkan beberapa fakta dipersidangan yaitu saksi, sehingga putusan dianggap tidak adil untuk terdakwa anak. disarankan kepada hakim untuk lebih teliti dalam mempertimbangkan dari semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga penjatuhan hukuman memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan bagi anak yang berhadapan dengan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : fauzan.fathry@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG NOMOR : 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.KSP TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DESTY AMANDA, 2018) , STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR : 10/PDT/2012/PT-BNATENTANG KEPEMILIKAN HARTA SYARIKAT (SISI, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |