DEWI KUMALA SARI. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM SEKTOR PARIWISATA. Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2020

Abstrak

Abstrak rippda kabupaten aceh singkil merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mengatur tentang strategi pengembangan sektor pariwisata, memberikan arah kebijakan, sebagai bentuk strategi pengembangan sektor pariwisata, arah pemetaan yang jelas mengenai potensi pariwisata, dan identifikasi program pengembangan disetiap kawasan dan objek wisata unggulan kabupaten aceh singkil. upaya pengembangan sektor pariwisata relatif belum optimal mengingat regulasi (qanun) belum tersedia. skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan pemerintah aceh singkil di sektor pariwisata, dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat pengembangan sektor pariwisata kabupaten aceh singkil. teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif

Baca Juga : PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SABANG) (Shinta Aliftia Lestari, 2016) ,

Baca Juga : PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI TAPAKTUAN (STUDI ANALISIS SOSIOLOGI SPATIAL DI KECAMATAN TAPAKTUAN,ACEH SELATAN) (Kodrat Zulfi, 2017) ,

bersifat deskripsi yaitu menggambarkan peristiwa dan pengalaman penting informan serta data yang diperoleh dari dinas pariwisata, pemuda, da n olahraga kabupaten aceh singkil. sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan sektor pariwisata di kabupaten aceh singkil berlandaskan pada rippda. dalam hal ini, upaya pengembangan sektor pariwisata di kabupaten aceh singkil relatif belum berjalan secara optimal, upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten aceh singkil dalam sektor pariwisata melalui sosialisasi, pemasaran dan promosi pariwisata, pengembangan usaha masyarakat, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. hambatan yang terjadi dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di aceh singkil yaitu belum tersedianya aturan hukum sepertiqanun tentang sektor pariwisata, ketersediaan sumber dayamanusia di sektor pariwisata, belum optimalnya penyediaan fasilitas wisata, dan aksesibitas. disarankan pemerintah kabupaten aceh singkil untuk segera membuat regulasi (qanun) aceh singkil tentang pengembangan sektor pariwisata. meningkatkan kualitassumber dayamanusiayang terampil, menyediakan fasilitas umumyang dibutuhkan parawisatawan, dan memperbaikisistem aksesibilitas. kata kunci: kebijakan, disparpora,

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : dewik951@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN DEVISA SEKTOR PARIWISATA INDONESIA DARI WISATAWAN SINGAPURA (Maskur, 2020) ,

PENENTUAN KARAKTERISTIK PARIWISATA DAN MODEL JUMLAH WISATAWAN UNTUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (Nelva Amelia, 2015) ,

ANALISIS PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH OBJEK WISATA DAN JUMLAH HOTEL TERHADAP PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA DI KOTA BANDA ACEH (Maya Carlina, 2016) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi