Abstrak

Baca Juga : PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM KASUSRNTINDAK PIDANA KORUPSI (Muliani, 2014) ,

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (HIDAYATULLAH, 2016) ,

tan perdata terhadap ahli warisnya. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyitaan dan perampasan aset ahli waris yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga mengkaji upaya hukum terhadap harta ahli waris yang dirampas pasca putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor: 57/pid.sustpk/2015/pn-bna atas nama terpidana elfina s.e. binti djakfar. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan hasil penelitian yuridis normatif ini menunjukkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi nomor: 57/pid.sus-tpk/2015/pn-bna belum memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris dari almarhum mawardy sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik dan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat mencoreng rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan pasal 19 ayat ditempuh oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat disarankan bagi pengadilan tindak pidana korupsi untuk lebih berhatihati dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan pihak ketiga dalam hal ini ahli waris. bagi mahkamah agung perlu mengatur secara tegas dan terang terkait dengan teknis hukum acara upaya hukum keberatan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik. keberadaan perma nomor 1 tahun 2013 pada praktiknya belum memberikan kepastian atau ketegasan terutama mengenai tindak pidana lain dalam hal mekanisme penyelesaian permohonan penanganan harta kekayayaan oleh aparat penegak hukum dan pencari keadilan. kata kunci: perlindungan hukum, ahli waris, penyitaan aset, tindak pidana korupsi protection towards inheritance assets that are alleged as properties obtained from coruption yuris andika mohd. din mujibussalim [*] [**] [***] abstract in 2014, mawardy nurdin died which is based on the court fact in the trial as found in the decision of the corruption court number: 57/pid.sustpk/2015/pn-bna on the case convicted elfina s.e. binti djakfar has been transferred a sum of money with the total 1.2 billion rupiah from the the total of 2.3 billion rupiah of the state loss due to corruption by convicted elfina. such decision of the judges approved the prosecution office accusation to confiscate the asset of the late mawardy as one of the properties to replace the state loss which is against article 33 of the act number 31, 1999 on corruption suppression regulating that towards the alleged person who has died, if it is no doubt has caused the loss to state, the law suit is done towards the heirs. this research aims to explore the mechanism of confiscation of the inheritance property from heirs alleged these are obtained from corruption and it explore law enforcements towards heirs’ properties confiscated after the conviction of the corruption court number: 57/pid.sus-tpk/2015/pn-bna of the convicted elfina s.e. binti djakfar. this research applies normative juridical method by using statute and conceptual approaches. the sources used in this research are secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal sources, which are then analyzed qualitatively. this research shows that the corruption court decision number: 57/pid.sustpk/2015/pn-bna has not provided legal protection towards heirs from the late mawardy as the third parties who are in good faith and it might cause law uncertainty and might be unjust as not considering article 19 ( it is recommended that the court trying corruption cases should be more cautious in making the decision of the corruption cases in relation to involving the third parties in this case are the heirs. for the supreme court, it needs to regulate firmly and clearly relating to the procedures of law efforts on the decision objection as the third parties who have good faith. the existence of the supreme court regulation number 1, 2013 in practice has not provided law certainty and justice especially regarding other crimes in the mechanism of settling the application of dealing with the properties by law enforcers and justice seekers. key words: law protection, heirs, assets ‘confiscation, corruption [1] [2] [3] postgraduate student of faculty of law, universitas syiah kuala head of supervision commission member of the

Tulisan yang relevan

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAPKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (ENI SURIATI, 2015) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Cut Rizky Febrina, 2015) ,

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KORUPTOR (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDA ACEH) (Gerry Alidin, 2020) ,