|
| |
|
Muhammad Tajhok Meugat Indra. TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PEJABAT DIPLOMATIK DI NEGARA PENERIMA (SUATU KAJIAN MENGENAI IMUNITAS DIPLOMATIK). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakSuatu negara dituntut untuk dapat melaksanakan kewajiban internasional
sebagaimana diatur dalam konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik,
yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik, namun
dalam kegiatannya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pejabat diplomatik.
pelanggaran kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab negara yang
pengaturannya diatur dalam arsiwa, namun tidak diketahui jelas tentang
tanggung jawab negara tersebut.
penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab negara
penerima (receiving state) dan juga negara pengirim (sending state) dalam
permasalahan diplomatik diantara kedua negara serta hambatan-hambatan yang
terjadi dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan diplomatik.
penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui
pengkajian
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 (KASUS PENYELUNDUPAN OLEH SEKRETARIS I KEDUTAAN BESAR KOREA UTARA DI BANGLADESH) (ROSMINI YANTI, 2018) ,
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Meydhitasari P, 2013) , dap perjanjian internasional, buku, jurnal, dan makalah. penelitian virtual dilaksanakan untuk memperoleh data penunjang yang diperoleh melalui mekanisme pengumpulan dunia maya yang bersumber dari sistem informasi dan teknologi internet. hasil penulisan menunjukkan bahwa tanggung jawab negara penerima dalam melindungi yurisdiksinya dari segala ancaman asing ialah dengan mengontrol secara penuh kebijakannya melindungi masyarakatnya dari ancaman pihak asing di negaranya, disisi lain negara pengirim sebagai pihak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut dibebankan untuk dapat bertanggung jawab kepada negara penerima sebagaimana dicantumkan didalam pasal 28 arsiwa atas kekebalan diplomatik yang diatur dalam pasal 29 konvensi wina 1961. putusnya hubungan diplomatik memberi hambatan kepada kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan diplomatik ini, upaya reparasi (perbaikan) atau ganti rugi dibebankan kepada negara pengirim yang melakukan tindakan ini sebagai salah satu alternatif. disarankan apabila kekebalan diplomatik berdampak buruk bagi hubungan diplomatik, maka sebaiknya kekebalan tersebut ditiadakan, menjalin dan membina kembali hubungan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, hendaknya negara pengirim bertanggung jawab untuk menghukum pejabat yang melakukan penyalahgunaan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS LAOS) (CUT LIZA ZULAINI, 2017) ,TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGAMANAN PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN DAN MANTAN PRESIDEN/MANTAN WAKIL PRESIDEN (Firdaus, 2019) , TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT (SUATU KAJIAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL) (RIZKI MULYADI, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |