|
| |
|
Fajarina. PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014 |
|
AbstrakProvinsi aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat islam. kehadiran lembaga mpu diharapkan pelaksanaan syariat islam di aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran mpusebagai pemberi pertimbangan kepada pemerintah aceh dan dpra dalam pembentukan sebuah rancangan qanun aceh ternyata belum berjalan dengan baik. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran mpu provinsi aceh dalam pembentukan qanun syariat islam, faktor-faktor penghambat peran mpu provinsi aceh dalam pembentukan qanun syariat islam, solusi agar peran mpu provinsi aceh efektif sesuai dengan qanun aceh nomor 2 tahun 2009 tentang mpu. data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan bacaan lainnya
Baca Juga : PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH (Fajarina, 2014) ,
Baca Juga : PERAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM MELAHIRKAN QANUN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH PERIODE 2009-2014 (MUNAWWAR, 2019) , yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai dan observasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran mpu provinsi aceh dalam pembentukan qanun syariat islam yaitu memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada pemerintah aceh dan dpra, menetapkan fatwa hukum, memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian naskah mengenai qanun syariat islam yang belum berjalan efektif sebagaimana mestinya. salah satu faktor-faktor penghambat peran mpuaceh adalah mpu pasif dalam melakukan aktifitas perkantoran, mpu tidak memiliki kewenangan yang mengikat, mpu belum memiliki tata cara pemberian pertimbangan, keraguan pemerintah dalam pelaksanaan syariat islam, tidak adanya keharusan pemerintah untuk mengikuti fatwa, pertimbangan, maupun saran mpu dan kurangnya anggaran. adapun solusi agar peran mpu aceh efektif maka harus ada reformasi organisasi mpu, mpu diberikan kewenangan, mengesahkan qanun tata cara pemberian pertimbangan, membuat aturan pemerintah untuk mengikuti fatwa, pertimbangan, maupun saran mpu dan meningkatkan angaran. kesimpulan yang dapat di ambil bahwa peran mpu sebagai pemberi pertimbangan selama ini tidak berjalan dengan efektif dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh lembaga mpu baik dari dalam yaitu mpu tidak memiliki qanun tata cara pemberian pertimbangan dan dari luar yaitu, mpu tidak memiliki kewenangan yang mengikat. adapun solusi agar peran tersebut berjalan efektif yaitu dengan melakukan reformasi organisasi didalam lembaga mpu aceh. Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PERAN PEMERINTAHAN MUKIM DALAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PELANGGARAN MAISIR DI GAMPONG JEUMPA KECAMATAN SAKTI KABUPATEN PIDIE (Lisa Imelda, 2019) ,PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEWUJUDKAN BUSANA ISLAMI PADA PEMBUATAN VIDEOKLIP LAGU ACEH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Syafridawati, 2016) , PERAN DPRK ACEH BARAT DAYA DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM (Fendi Satria, 2016) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |