|
| |
|
TIARA REZEKI. PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM REHABILITASI HUTAN. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakAbstrak
tiara rezeki pelaksanaan kewenangan pemerintah
2020 aceh dalam rehabilitasi hutan
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vii 58), pp., bibl., tabl., app.
kurniawan, s.h., ll.m.
pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. dalam undang-undang sebelumnya, pengelolaan hutan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. pelaksanaan rehabilitasi hutan berpatokan pada peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia nomor p.105/menlhk/setjen/kum.1/12/2018 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian intensif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. melihat keadaan tutupan hutan aceh yang semakin berkurang setiap tahunnya, membuat pemerintah aceh dalam melaksanakan kewenangannya mengelola hutan
Baca Juga : PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN ACEH UTARA (AZRINA, 2016) ,
Baca Juga : PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH (DERY RANDA S.I, 2018) , i kesulitan merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan. diakhir tahun 2019 tutupan hutan aceh hanya tersisa 2.989.212 hektare. berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini betujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah aceh dalam merehabilitasi hutan di aceh, apa saja hambatan yang dialami pemerintah aceh dalam melaksanakan kewenangan tersebut, serta bagaimana upaya pemerintah aceh dalam menghadapi hambatan tersebut. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. analisis dari penelitian ini dilakukan dengan mengolah data kepustakaan serta data lapangan dengan mewawancarai informan dan responden. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi oleh pemerintah aceh belum sepenuhnya berjalan dengan baik. hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan diantaranya, laju kerusakan hutan yang tidak setara dengan masa rehabilitasi hutan yang sudah rusak, kurangnya kompetennya sumber daya manusia dalam pelestarian dan perlindungan hutan, dan belum terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. disarankan kepada pemerintah aceh untuk mengajukan kepada pemerintah pusat agar segera membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : tiararezeki@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan STUDI PERUBAHAN SEBARAN HUTAN MANGROVE PRA DAN PASCA TSUNAMI DI ACEH JAYA (Syartika Andi Putri, 2015) ,KEBUTUHAN ATURAN PELAKSANAAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH (M. Ilham Al-Qadri, 2020) , KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM PEMENUHAN HAK HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS (Saifuddin, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |