Abstrak

Baca Juga : EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (KHAIRIYATI, 2014) ,

Baca Juga : STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA SWEDIA (Rizki Wahyudi, 2015) ,

ni disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang”. kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan tersebut menyebabkan tidak adanya independensi kejaksaan karena mudah mengalami intervensi dari kepentingan politik pemerintah. penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan dan desain kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia, yakni apakah kedudukan kejaksaan tetap dipertahankan sebagai lembaga pemerintahan atau justru lepas dari kekuasaan pemerintahan menjadi lembaga yang bersifat independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu proses dalam rangka mencari aturan hukum, maupun prinsip-prinsip hukum dalam menangani suatu permasalahan yakni khususnya permasalahan mengenai kedudukan kejaksaan. analisis permasalahan pada penelitian ini dilakukan dengan mengolah data kepustakaan, dan wawancara. hasil penelitian ini menunjukan desain kedudukan kejaksaan sebaiknya sebagai lembaga negara independen, yang tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif, legilatif maupun yudikatif. sehingga kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi maupun wewenangnya dapat bebas dari berbagai intervensi dan kepentingan politik. disarankan kepada mpr ri untuk dapat melakukan amandemen terhadap uud 1945 dengan mengatur keberadaan dan kedudukan kejaksaan, kepada dpr ri untuk merevisi uu kejaksaan dengan menjadikan kejaksaan sebagai lembaga independen, memperkuat struktur kelembagaan kejaksaan dan memberikan kewenangan komisi kejaksaan dalam memilih jaksa agung yaitu jaksa

Tulisan yang relevan

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL(STUDIKASUS: KEJAKSAANTINGGI ACEH) (Rizwan Saputra, 2015) ,

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH) (Agus Kelana Putra, 2017) ,

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019) ,