| |
FARIZ ICHWAN. KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020 |
|
AbstrakAbstrak
fariz ichwan konstruksi normatif kewenangan ajudikasi khusus ombudsman dikaitkan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
2020 fakultas hukum universitas syiah kuala
(viii, 50), pp., bibl.
prof. dr. eddy purnama, s.h., m.hum.
pasal 50 ayat (5) dan ayat (8) undang-undang nomor 25 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan ajudikasi khusus ombudsman republik indonesia, yang mana mekanisme dan tata cara ajudikasi khusus diatur lebih lanjut melalui peraturan ombudsman sedangkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden. namun sampai saat ini peraturan presiden tersebut belum dikeluarkan.
tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui kewenangan ombudsman dalam proses ajudikasi khusus yang dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor serta jika putusan ini dipermasalahkan kembali di pengadilan dan untuk mengetahui hukum prosedural yang dikehendaki
Baca Juga : STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA SWEDIA (Rizki Wahyudi, 2015) ,
Baca Juga : EKSISTENSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (KHAIRIYATI, 2014) , oleh undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. metodologi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa ombudsman lembaga yang tidak dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor. sesuai dengan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia yang mengatur bahwa hasil investigasi ombudsman hanya bersifat rekomendasi, maka daripada itu putusan pengadilan tidak terikat dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh ombudsman. undang-undang nomor 25 tahun 2009 mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui peraturan presiden namun peraturan tersebut hingga kini belum diterbitkan, sehingga ajudikasi khusus tidak dapat dilaksanakan, dan undang-undang ini tidak mampu untuk mencapai hukum proseduralnya sehingga tidak mempunyai kepastian hukum. disarankan agar kewenangan ombudsman dalam melakukan ajudikasi khusus dihapus dikarenakan ombudsman tidak dapat mengeluarkan putusan yang bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor. dengan beragam masalah yang ditimbulkan oleh ajudikasi khusus ombudsman, indonesia dapat mengadopsi kewenangan ombudsman finlandia dan cara kerja ombudsman belanda, seperti mengganti kewenangan ajudikasi khusus menjadi melakukan rekomendasi kepada pengadilan jika penyelenggara pelayanan publik mengabaikan rekomendasi ombudsman, dan ombudsman fokus terhadap keadilan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : farisichwan0@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH (SRI WAHYUNI, 2016) ,KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN PUBLIK (Nurjannah, 2019) , KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Muhammad Ikhsan, 2020) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |