Abstrak

Baca Juga : IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BUPATI PIDIE (Muchsidin Ichwal, 2018) ,

Baca Juga : KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017) ,

rmatif, untuk mengkaji penerapan norma dalam hukum positif. metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, yuridis dan asas hukum. sumber datanya adalah bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan bahan hukum skunder berupa dokumen, laporan hukum, dan pendapat ahli. data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk disajikan dalam bentuk deskriptif dan preskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek hakikatnya adanya dua kewenangan pembinaan pelatihan kepemimpinan asn dikarenakan kedua jenis diklat pelatihan kepemimpinan tersebut berbeda landasan hukum, jenis kompetensi, lingkup berlaku dan tujuannya. pelatihan kepemimpinan asn yang dibina oleh lan menggunakan landasan konsideran uu asn dan pp manajemen pns, berlaku nasional bagi asn di seluruh lingkungan instansi pemerintahan, menggunakan pendekatan pelatihan dalam jabatan kepemimpinan, untuk memenuhi jenis kompetensi manajerial (kepemimpinan), dengan tujuan menciptakan pemimpin perubahan dan inovasi. sedangkan diklat pimpendagri yang dibina oleh bpsdm kemendagri landasan konsideran pp pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah no. 12/2017, hanya berlaku bagi asn di lingkungan kemendagri dan pemerintah daerah, menggunakan pendekatan diklat dalam pengelolaan program untuk mengatasi gap kompetensi spesifik penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan melahirkan pemimpin manajemen program. dari aspek legalitas kewenangan pembinaan pelatihan kepemimpinan oleh lan bersumber uu asn dan pp manajemen pns dan masih dalam ranah lingkup fungsi dan tugas lan selama ini. sedangkan kewenangan diklat pimpendagri oleh bpsdm kemendagri bersumber dari permendagri no. 83 tahun 2017 tentang pimpendagri, namun norma permendagri tersebut tidak koheren dengan uu pemda 23/2014 dan pp 12/2017, serta kewenangan tersebut tidak koheren dengan lingkup ranah fungsi dan tugas bpsdm kemendagri selama ini. disarankan perlu dilakukan executive review terhadap norma diklat pimpendagri dalam pp 12/2017, dan executive review norma kewenangan pembinaan diklat kepemimpinan pimpendagri dalam permendagri 85/2017 menyesuiakan dengan konsideran yang dianut, serta tidak mengenyampingkan norma-norma dalam uu asn 5/2014 dan pp 11/2017. kemudian berdasarkan muatan materi dalam diklat pimpendagri maka kompetensi pemerintahan lebih tepat diukur melalui diklat teknis. atau dengan pilihan lainnya adalah perlu adanya ketentuan pelaksana/teknis pengintegrasian muatan-muatan spesifik kompetensi pemerintahan dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan asn berdasarkan uu asn. kata kunci : kewenangan, pembinaan pelatihan kepemimpinan, aparatur sipil

Tulisan yang relevan

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017) ,

PENGARUH ROTASI KERJA, KOMUNIKASI INTERPERSONAL, IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN ACEH TIMUR. (T. MUYAZIR, 2018) ,

HUBUNGAN CONSCIENTIOUSNESS DENGAN CYBERLOAFING PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI BANDA ACEH (Thaybatan. AR, 2018) ,