Vera Yanti Artega. AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAKRN(KASUS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TAHUN 2013). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014

Abstrak

Abstrak vera yanti artega, 2014 akibat penyadapan terhadap status perjanjian internasional antara para pihak (kasus penyadapan yang dilakukan oleh australia terhadap indonesia tahun 2013) fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 60), pp, bibl, prof. dr. adwani, s.h., m.hum, enzus tinianus, s.h. dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara yang mengadakan hubungan internasional. hubungan internasional akan lebih kuat dan terjaga jika diadakan dengan perjanjian internasional. perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 38 ayat (1) piagam mahkamah internasional, akan tetapi hubungan perjanjian tersebut terganggu jika terjadinya penyadapan oleh suatu pihak dalam perjanjian itu sendiri. penulisan skripsi ini bertujuan untuk

Baca Juga : KONFLIK ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYADAPAN AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TAHUN 2013) (VERA YANTI ARTEGA, 2018) ,

Baca Juga : UPAYA PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Septian Prawira, 2017) ,

enjelaskan status perjanjian internasional antara australia dengan indonesia terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh australia terhadap indonesia dan menjelaskan upaya hukum yang dilakukan indonesia dan australia terkait penyadapan yang dilakukan australia terhadap indonesia. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa status perjanjian internasional antara indonesia dan australia pasca penyadapan masih tetap berlaku, namun ada beberapa perjanjian kerjasama antara kedua negara dibekukan, seperti kerjasama dalam bidang militer dan upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka. adapun upaya hukum yang dilakukan adalah indonesia meminta untuk mengkaji ulang perjanjian kerjasama antara kedua negara melalui perundingan serta kedua negara akan menyusun code of conduct. disarankan kepada pemerintah australia dan indonesia untuk segera menyelesaikan kasus penyadapan ini, sehingga status perjanjian internasional antara kedua negara dapat dipulihkan dan hubungan kerjasama antara kedua negara dapat terjalin kembali dimasa depan. serta kedua belah pihak segera melakukan peninjauan ulang kerjasama serta penyusunan code of conduct.

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

PENYADAPAN INFORMASI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKAIT HAK PRIVASI (Rizky Burnama, 2018) ,

INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT) AGREEMENT RELATED TO TOURISM DEVELOPMENT ASPECT IN ACEH, A STUDY FROM LAW OF TREATY PERSPECTIVE (Rafdi Siddik, 2016) ,

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP (Dwi Wulandari, 2015) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi