Abstrak

Baca Juga : IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH (Jemarin, 2015) ,

Baca Juga : PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TENTANG ANGGARAN, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH) ( Muhammad Nasir, 2017) ,

aran belanja dprk serta pengawasan seperti apa seharusnya dilakukan oleh dprk. oleh karena itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dprk aceh barat dan apa hambatan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dprk aceh barat. metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dprk aceh barat dilakukan secara internal dan eksternal. pengawasan dari dprk disebut dengan pengawasan waspol atau pengawasan politik bukan pengawasan yang bersifat teknis. pengawasan internal secara teknis dilakukan oleh inspektorat yaitu sebagai aparat pengawas internal pemerintah. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dprk aceh barat juga dilakukan secara eksternal yang dilakukan oleh bpk dan masyarakat umum. dalam pengawasan tersebut juga ditemui berbagai hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerjasama yang baik dari sebagian anggota dprk aceh barat dalam pelaksanaan pengawasan program dan kegiatan melalui anggaran dprk aceh barat. dari pihak inspektorat juga ditemui beberapa hambatan yaitu, jumlah personil audit nya masih belum memadai untuk melakukan audit secara keseluruhan. saran yang ingin disampaikan ialah bagi pihak dprk aceh barat ke depannya diharapkan untuk terus meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota dprk dan dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dprk dengan tujuan untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan dan unsur-unsur yang belum memadai dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan anggaran. kata kunci: pengawasan, pelaksanaan anggaran, dprk aceh barat. abstract supervision of the state's finances is governed by law no. 15 of 2004 on the state financial management and responsibility examination for the purpose that such supervision is conducted in order to improve performance, transparency, and accountability of state financial management. in the financial country it also includes the dprk budget sourced from the apbk. in the implementation, the fact that supervision of the budget is not running effectively. it is seen from the misuse of budget conducted by the dprk. proved as reported on one of the online media, but the concerned are already on trial. then in article 101 paragraph (1) of letter c of law number 23 of 2014 about local government also cause dilemma because explanation of the provisions of the article only stated clearly enough and does not explain the supervision of dprk's budget and what kind of supervision should be done by the dprk. therefore, this study aims to know how supervision of dprk budget implementation in aceh barat and what are the barriers in surveillance on the implementation of dprk budget aceh barat. this method of research uses a qualitative approach with a type of descriptive research. data collection techniques with observations, interviews, documentation and library studies. the results of research can be noted that supervision on the implementation of dprk budget aceh barat is carried out internally and externally. supervision from the dprk is called the supervision of waspol or political supervision instead of technical supervision. technical internal supervision is conducted by the inspectorate as the government's internal supervisory apparatus. supervision on the budget implementation of dprk west aceh also carried out externally by bpk and the general public. in the supervision also encountered various obstacles caused due to the absence of good cooperation of some members of the dprk west aceh in the implementation of program supervision and activities through the dprk budget aceh barat. from the inspectorate also encountered some obstacles, namely, the number of audit personnel is still not adequate to conduct the audit as a whole. the advice to be submitted is on the dprk party west aceh in the future is expected to continue to improve the cooperation between the dprk members and with various stakeholders in supervising the implementation of the dprk budget with the aim to cover all the shortcomings and elements that have not been adequate in carrying out matters relating to the oversight of the budget. keywords: supervision, budget implementation, dprk west

Tulisan yang relevan

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT (Sri Hartati, 2014) ,

TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017 (Dendy Suhendra, 2015) ,

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DPRA (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) PADA TAHUN 2015 (Meriyanti , 2016) ,