![](../images/header.jpg)
| |
YULSILVIA. KONSEKUENSI PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA NARKOTIKA YANG MEMILIH PIDANA PENGGANTI DENDA (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
yulsilvia,
konsekuensi pemenuhan hak-hak
narapidana narkotika yang
memilih kurungan pengganti
denda
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 52,) pp.,app, tabl, bibl.
2019
ainal hadi, s.h, m.hum.
pasal 14 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang
lembaga pemasyarakatan mengatur hak-hak terhadap para narapidana. salah
satunya yaitu setiap narapidana mempunyai hak untuk memilih membayar atau
mengganti pidana denda dengan kurungan apabila terhukum tidak mampu
membayar dendanya. dari data yang diperoleh pada lembaga pemasyarakatan
perempuan kelas iii sigli ada sebanyak 57 kasus narkotika dimana para
narapidana memilih kurungan pengganti denda.
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab
narapidana narkotika lebih memilih kurungan pengganti dan untuk mengetahui
konsekuensi yang harus dijalani atau didapat oleh narapidana untuk mendapatkan
hak remisi, hak asimilasi, hak cuti menjelang bebas
Baca Juga : PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS III LANGSA (Nazaryadi, 2017) ,
Baca Juga : PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA (Sammia Habibi Sitanggang, 2020) , dan hak pembebasan bersyarat. data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku-buku teks, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, narapidana narkotika yg ada di lapas perempuan kelas iii sigli rata-rata lebih memilih menjalani kurungan dari pada membayar denda, dikarenakan faktor ekonomi setiap narapidana tidak sanggup membayar denda yang berjumlah sangat besar. narapidana narkotika di lapas perempuan kelas iii sigli juga mendapatkan hakhak nya masing-masing tanpa ada konsekuensi, tetapi setiap narapidana hanya mendapatkan 3 dari 4 hak yaitu hak remisi, hak asimilasi dan hak pembebasan bersyarat. disarankan kepada jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan terhadap si pelaku hendaknya lebih mempertimbangkan dengan teliti, baik dan cermat agar tegaknya penegakan hukum dan terpenuhinya keadilan bagi terdakwa dan seluruh masyarakat dan terhadap pemenuhan hak bagi narapidana haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya standar pemenuhan hak secara adil dan merata bagi seluruh narapidana. Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : yulsilvia@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS III SIGLI (Mutia Sari, 2016) ,PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH) (Willy mirza, 2016) , PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B MEULABOH (Yusra Sesma Putri, 2019) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |