|
| |
|
T. AIDIL FURQAN. TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PENGEBORAN SUMUR OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakRingkasan
penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di dinas energi dan sumber daya mineral aceh. praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 60 hari atau dua bulan terhitung mulai tanggal 26 februari 2018 sampai dengan 04 mei 2018.
tujuan penulisan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan pph pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pengeboran sumur oleh dinas energi dan sumber daya mineral aceh dan untuk mengetahui apakah tata cara pemotongan pph pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pengeboran sumur yang dilakukan oleh dinas energi dan sumber daya mineral aceh telah sesuai dengan uu pph nomor 36 tahun 2008. metode penulisan yang digunakan dalam penulisan lkp ini adalah wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan.
berdasarkan hasil penulisan lkp diketahui bahwa tata cara pemotongan dan penyetoran pph pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pembangunan sumur bor pada dinas energi dan sumber daya mineral aceh dimulai dari pembuatan spm (surat
Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA INSTALASI LISTRIK RUMAH KAUM DHUAFA PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH (LIA ROLISA, 2017) ,
Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PENATAAN PEKARANGAN GEDUNG KANTOR DI DINAS PETERNAKAN ACEH (AUFA ZAHIRAH, 2017) , erintah membayar) yang akan diserahkan kepada dinas keuangan aceh dalam hal pengurusan anggaran yang berisi nilai kontrak serta tarif yang dikenakan pph pasal 4 ayat (2) atas kegiatan konstruksi sumur bor yaitu sebesar 2% dan ditandatangani bendahara umum daerah/aceh (bua). setelah penandanganan oleh bua, maka dinas keuangan aceh segera mengeluarkan surat perintah pencairan dana (sp2d) yang nanti akan dibawa ke bank untuk penyetoran pajak. bank tesebut, segera membuat bukti potong yang akan diserahkan dinas keuangan aceh kepada dinas energi dan sumber daya mineral aceh. setelah diterima kemudian dinas esdm hanya perlu mengeluarkan ssp (surat setoran pajak) untuk diserahkan kepada rekanan (perusahaan penyedia jasa konstruksi terkait). dalam hal pelaporan pajak, dinas esdm aceh tidak berkewajiban untuk menyampaikan spt. pihak rekanan menyampaikan spt ke kantor pelayanan pajak dengan membawa ssp yang telah diterimanya dari dinas esdm Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : aidilfurqan.04@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT SAMANA CITRA AGUNG BANDA ACEH (TOMY ARIANDI, 2018) ,PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH (AULIA RAHMI, 2017) , MEKANISME PERHITUNGAN UNTUK PEMUNGUTAN PPN DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH (ALWI YANDI, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |