|
| |
|
Rikki Dhikayama. KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) DENGAN PERATURAN GUBERNUR. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakAbstrak
rikki dhikayama kewenangan gubernur aceh dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja aceh (apba) dengan peraturan gubernur aceh
2019 (vi.73),pp.,bibl)
(dr. m. gaussyah, s.h,.m.h.)
pemerintah aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan mengikuti perintah pasal 183 ayat (5) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh, setiap tahunnya pemerintah aceh menyusun rancangan apba berdasarkan qanun aceh salah satu penyelenggaraan pemerintah aceh diantaranya pembahasan rancangan apba 2018 yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif yang tidak mencapai kesepakatan hingga batas waktu yang telah di tentukan berdasarkan pedoman penyusunan rancangan apba , sehingga gubernur aceh menetapkan apba 2018 dengan peraturan gubernur aceh hingga muncul polemik kewenangan.
skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ditetapkan nya apba dengan peraturan gubernur, hambatan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi apba dengan peraturan gubernur, dan mengetahui upaya
Baca Juga : REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017) (Aulia Syafahri S, 2019) ,
Baca Juga : KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018 (Ikbal Hilaluddin Zr, 2019) , yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, dan mengetahui konsekuensi yuridis apba yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yakni pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual serta data lapangan. pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan bahan bahan tertulis lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab gubernur aceh menetapkan apba dengan peraturan gubernur terdapat pada dasar hukum nasional yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017, hambatan apba ditetapkan melalui peraturan gubernur, tidak adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, peluang penetapan anggaran pendapatan dan belanja aceh tetap bisa disahkan sehingga tidak menghambat pembangunan dan anggaran keuangan aceh yang merugikan masyarakat aceh, apabila apba tidak memiliki solusi lain selain ditetapkan dengan qanun aceh. disarankan untuk gubernur aceh atau tim anggaran pemerintah aceh agar dapat bekerja sama dengan badan anggaran dpra untuk membahas dan menyepakati rancangan apba sehingga dapat ditetapkan dengan qanun aceh sesuai dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : rikkidhikayama94@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ) (Zulfikar, 2018) ,TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (SUATU PENELITIAN DI KAMPUNG TUNGEL KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES) (Hendra Kusuma, 2017) , ANANLISI KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TEKS PIDATO GUBERNUR ACEH DAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR ACEH TAHUN 2018-2019 (RIA MARDI NINGSIH, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |