Abstrak

Baca Juga : PENGELOLAAN DANA KAMPUNG BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI KABUPATEN GAYO LUES (ARMAN, 2019) ,

Baca Juga : PERANAN PERANGKAT KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES) (KASMAWATI, 2018) ,

ng di kabupaten gayo lues. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan guna memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan dana kampung dan tata kelola pemerintahan yang baik. sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan yang terkait. hasil penelitian menunjukkan, bahwa pengelolaan dana kampung belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas good governance, dilihat dari akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan tidak tertib dalam menjalankan administrasi. konsekuensi hukum dalam pengelolaan dana kampung, pemerintah menegaskan akan menindak tegas pemerintah kampung, yang terbukti melakukan penyelewengan berupa sanksi pemecatan. hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampung, pemerintah kampung hanya sebagian yangberpendidikan sma, dan bahkan ada yang smp, sehingga sumber daya manusia yang terbatas dalam menjalankan administrasi. disarankan kepada pemerintah kampung untuk mengelola keuangan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas transaparan, akuntabilitas, partisipatif, 2 serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. disarankan untuk menghindari korupsi yang pertama adalah dengan cara pengawasan dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri), inspektoran, kepolisian, kejaksaan, urang tue (badan permusyawaratan kampung), dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri yang menerima langsung manfaat dana kampung sehingga tidak terjadi penyelewengan. disarankan kepada pemerintah kabupaten gayo lues melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) agar lebih banyak memberikan sosialiasi ataupun pelatihan kepada pemerintah kampung dalam penguatan sumber daya manusia. dan kepada pendamping desa agar lebih aktif mempasilitasi pemerintah kampung, sehingga dapat mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan kampung. kata kunci; dana kampung, tata kelola, pemerintahan yang

Tulisan yang relevan

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN (Syarifah Rahmah, 2019) ,

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) SEBAGAI IMPLEMENTASI TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (STUDI EKSPLORASI PADA BUMG DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR) (MAZAYA KHALILA MUNA, 2018) ,

ANALISIS AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI DI SD WILAYAH KOTA BANDA ACEH) (CUT RISA MAHFUZA, 2018) ,