Abstrak

Baca Juga : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH MEULABOH (Nila Janiati, 2019) ,

Baca Juga : PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO) (Muhammad Fadhil, 2017) ,

ketika harus terus berjumpa dengan pelaku dalam kehidupan sehari-hari. mengingat keberlangsungan hukuman cambuk hanya berlangsung beberapa saat saja. selain itu, untuk menetralisir trauma psikologis yang terjadi dalam diri korban, butuh waktu yang cukup panjang agar dapat menghilangkan pengalaman itu dalam ingatannya, sehingga perlu disoal kembali kualitas penerapan hukuman di aceh terhadap kasus pemerkosaan yang secara khusus lebih mengarah kepada perlindungan korban. adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, ingin melihat bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayah, kedua bagaimana penuntutan jaksa terhadap pelaku pemerkosaan di wilayah hukum mahkamah syar’iyah meulaboh, dan ketiga bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam putusan mahkamah syar’iyah meulaboh, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dengan kata lain penelitian ini melihat hukum dari aspek normatif dan implementasinya. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan hukum terhadap pelaku jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2016 dibedakan atas tiga tingkatan berdasarkan hubungan pemerkosa terhadap orang yang diperkosa, kedua, tuntutan jaksa terhadap terdakwa pemerkosaan hanya bisa dilakukan tuntutan sesuai ruang kaidah yang hanya diatur dalam qanun jinayah sebagai dasar hukum terhadap penuntutan. ketiga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah memberikan putusan yang adil sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, juga melihat hubungan korban dengan terdakwa sehingga putusan alternative yang ada dalam qanun bisa diputuskan untuk keadilan dan ketentraman bagi korban. kata kunci : perlindungan hukum, korban,

Tulisan yang relevan

STUD KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH NOMOR 0200/PDT.G/2015/MS-BNA TENTANG HAK ASUH ANAK OLEH AYAH SETELAH PERCERAIAN (SAIFUL RAHMAN, 2018) ,

GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH) (Martunis, 2018) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSUKON NOMOR 43/PDT.G/2011/MS-LSK TENTANG PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM (T. Nanda Aditya Munandar, 2016) ,