| |
PUTRI TASYA FABYOLLA. PENERTIBAN BANGUNAN TANPA IZIN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH NEGARA (PENELITIAN PADA KAWASAN SEMPADAN SUNGAI DESA LIMPOK KABUPATEN ACEH BESAR). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019 |
|
AbstrakPenertiban bangunan tanpa izin yang berdiri di atas
tanah negara
(penelitian pada kawasan sempadan sungai desa limpok kabupaten aceh besar)
putri tasya fabyolla*
ilyas**
m. nur rasyid***
abstrak
ketentuan larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai
diatur pada pasal 22 ayat (2) peraturan menteri pekerjaan umum dan
perumahan rakyat nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan
sungai dan sempadan danau. dimana disebutkan dilarang mendirikan bangunan,
kecuali bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur
pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan
ketenagalistrikan. namun pada kenyataanya terdapat sejumlah bangunan yang
berdiri di kawasan sempadan sungai desa limpok kabupaten aceh besar.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban
bangunan tanpa izin yang didirikan di sempadan sungai desa limpok kabupaten
aceh besar dan hambatan yang dihadapi pemerintah
Baca Juga : PEMANFAATAN TANAH DAERAH SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH TANPA IZIN DI KECAMATAN SUKA MAKMUR RNKABUPATEN ACEH BESAR (MIRANDA SYAM, 2014) ,
Baca Juga : IDENTIFIKASI TUMBUHAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI KRUENG LAMNYONG PROVINSI ACEH (EKA PUSPITA SARI, 2019) , dalam menertibkan bangunan yang berdiri di kawasan sempadan sungai. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan menggunakan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh melaui bahan kepustakaan dan sumber data primer berupa sumber data lapangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tidak pernah dilakukannya penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai desa limpok kabupaten aceh besar, hal tersebut dikarenakan belum dilakukan penetapan garis sempadan sungai sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 28/prt/m/2015 tentang garis sempadan sungai dan sempadan danau, selain itu belum dibentuk tim untuk melaksanakan kajian penetapan garis sempadan sungai, sehingga pelaksanaan penertiban belum dapat terlaksana. kedua, faktor hambatan yang dalam pelaksanaan penertiban bangunan tanpa izin adalah tidak ada standar operasional pekerjaan dan tim yang melakukan rangkaian kegiatan kajian teknis sempadan sungai, selain it u tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. disarankan kepada menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk segera membentuk tim untuk melaksanakan kajian penetapan garis sempadan sungai, merealisasikan anggaran, dan melaksanakan ke giatan pemberian pemahaman khusus kepada pemilik bangunan tanpa izin di kawasan sempadan sungai baik itu melalui sosialisai maupun seminar. * mahasiswi ** ketua komisi pembimbing *** anggota komisi pembimbing kata kunci : penertiban bangunan di sempadan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : putritasyafabyolla@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENERTIBAN PENGGUNAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH (Asmaul Husna, 2016) ,ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI SAYUR-SAYURAN DI SEPANJANG BANTARAN KRUENG ACEH DI DESA LIMPOK KECAMATAN DARUSSALAM (Seri Wahyuni, 2020) , TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (SUATU PENELITIAN WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR) (MUHAMMAD ABDI RAHMAT, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |