| |
FAHLEVI KHADDOMI. PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FLY OVER PANGOE DI KABUPATEN ACEH BESAR. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
fahlevi khaddomi, pelaksanaan ganti rugi dalam
pengadaan tanah untuk
pembangunan fly over pangoe di
aceh besar
2018 fakultas hukum universitas
syiah kuala
(v,61).,pp., bibl, tabl, app,.
dr. mahdi syahbandir, s.h., m.h
undang-undang no.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa hasil kesepakatan
musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak
yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. sedangkan yang terjadi dalam
pelaksanaan ganti rugi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan fly over
pangoe harga langsung ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan dari
masyarakat.
penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penentuan ganti
rugi, menjelaskan tata cara dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ganti rugi
dan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam
menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah
Baca Juga : GANTI KERUGIAN TANAH WAKAF AKIBAT KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL BANDA ACEH-SIGLI ( SUATU PENELITIAN DI DAERAH INDRAPURI ACEH BESAR) (PUTRI AMELIA, 2020) ,
Baca Juga : FAKTOR-FAKTOR PENGADAAN LAHAN TERHADAP KINERJA PROYEK FLY OVER DI KOTA BANDA ACEH (Riski Satria Putra, 2017) , uk pembangunan fly over pangoe di kabupaten aceh besar. penelitian skripsi ini, dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dengan mengadakan wawancara terhadap responden dan informan, serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan bacaan-bacaan lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini. berdasarkan hasil yang dijelaskan bahwa pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan fly over pangoe tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti penetapan harga yang bermasalah dimana penetapan harganya dilakukan secara sepihak dan banyaknya warga pemilik tanah yang belum sepakat dengan nilai ganti rugi. serta tidak dilakukan upaya lanjutan untuk menuntaskan ganti rugi. disarankan kepada pemerintah dan instansi yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembebasan tanah selalu berpedoman dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih transparansi dalam melaksanakan tugasnya dan yang lebih penting adalah adanya peningkatan pendekatan secara sosiologis dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bisa menerima aspirasi pemegang hak milik atas Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : Levikhaddomi@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (SUATU PENELITIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN SULTAN MALIKUL SALEH KOTA BANDA ACEH) (MAGHFIRA, 2019) ,MEKANISME GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BANDA ACEH-SIGLI KECAMATAN BLANG BINTANG (RISKY ANDRIAN, 2020) , STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 34/PDT.G/2009/PN-BNA TENTANG GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (ricky hidayat, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |