|
| |
|
FAKHRI KURNIA. PERBANDINGAN PENGANGKATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH DENGAN PENGANGKATAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
fakhri kurnia, perbandingan pengangkatan
2018 kepala kejaksaan tinggi aceh dengan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi sumatera utara.
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vi, 53 ), pp., bibl., app.
(dr. m. gaussyah, sh., mh.)
kejaksaan tidak pernah disebut di dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945, namun pengertian kejaksaan sudah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. pasal 24 ayat (1) undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman (rechtelijke macht) dilakukan oleh mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman,” bukan lain-lain badan pengadilan.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi aceh dengan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi di wilayah kejaksaan tinggi sumatera utara, kemanfaatan yang di timbulkan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.
metode yang digunakan yaitu metode
Baca Juga : PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL(STUDIKASUS: KEJAKSAANTINGGI ACEH) (Rizwan Saputra, 2015) ,
Baca Juga : ETIKA KERJA SEKRETARIS PADA KANTORRNKEJAKSAAN TINGGI ACEH (Ainul Rahmi, 2014) , litian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian perpustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif untuk mengkaji kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. berdasarkan hasil penelitian diketahui, pengangkatan kepala kejaksaan tinggi aceh. jaksa agung terlebih dahulu mengajukan calon kepala kejaksaan tinggi dan selanjutnya gubernur memberikan pertimbangannya,baru setelah itu di lakukan usulan kepada presiden untuk di keluarkan surat keputusan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi. sedangkan pengangkatan kepala kejaksaan tinggi sumatera utara berlaku undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia. sebaiknya penerapan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan kepala kejaksaan tinggi perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan masyakarat dan juga memperhatikan hal-hal lainnya seperti kemanfaatan terhadap wilayah hukum kejaksaan tinggi aceh, sehingga tidak terkesan mengenyampingkan kepentingan umum,dan mengedepankan sikap independensi kejaksaan tinggi aceh dalam penegakan hukum di Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : kurnia_fakhri@yahoo.co.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN TINGGI ACEH (DERISCA GEBRINA, 2018) ,UPAYA PENINGKATAN KINERJA SEKRETARIS PADA RNKANTOR KEJAKSAAN TINGGI ACEH (RORA SALVIANTY, 2015) , PENAMBAHAN BEBERAPA FITUR PADA SISTEM INFORMASI KEJAKSAAN TINGGI ACEH MENGGUNAKAN PHP MYSQL (Mirza Sulthani, 2016) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |