| |
RAHMAT FADLI. REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI. Banda Aceh : Fakultas Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakReformulasi ketentuan pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online dalam perspektif viktimologi
rahmat fadli*
mohd. din**
mujibussalim***
abstrak
pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. rumusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite dan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite. dalam undang-undang ite belum diatur sanksi pidana yang berbentuk restitusi. sehingga undang-undang ite kurang melindungi dan memberi manfaat kepada korban pencemaran nama baik melalui media online.
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online dan menjelaskan pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima korban
Baca Juga : PENENTUAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH ACEH) (aldi kurniadi maada, 2016) ,
Baca Juga : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SINABANG) (Yudi Amriyanto, 2020) , pencemaran nama baik melalui media online. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan memaparkan, mensistematiskan, dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, diupayakan untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ancaman pidana pada pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban. karena pada pasal 45 ayat (3) uu ite belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban dan pada kuhp dan kuhap masih lebih banyak mengatur hak-hak pelaku kejahatan dibanding hak-hak korban kejahatan serta pengaturan mengenai restitusi di kuhap sulit diaplikasikan dan kurang efektif melindungi dan memberi rasa adil kepada korban. saran dari penelitian ini agar bentuk sanksi pidana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ite ditambah dengan sanksi pidana restitusi. dan disarankan pada kuhp dan kuhap yang baru nanti hak korban dan pelaku kejahatan diperhatikan secara seimbang. kata kunci : reformulasi, pecemaran nama baik, media online, Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : rahmat.f92@mhs.unsyiah.ac.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MARTABAT KEPALA NEGARA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Muhammad Jazuli, 2018) ,TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (RANGGA RIZKI PRADANA, 2015) , TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (PRAWIRA YUDHA, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |