YOAN AYU FEBRIAN. PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEGAWAI KONTRAK (PARA MEDIS). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Abstrak pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja oleh bpjs ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak (para medis) (suatu penelitian di rsud dr. fauziah bireuen) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 60) pp., tabl., bibl., app yusri, s.h., m.h. pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. perlindungan dapat diberikan melalui program bpjs ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang mekanismenya melalui pendaftaran. pada kenyataannya, pegawai kontrak rsud dr. fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program bpjs ketenagakerjaan. tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak

Baca Juga : PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEGAWAI KONTRAK (PARA MEDIS) (YOAN AYU FEBRIAN, 2018) ,

Baca Juga : PROSEDUR PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA PROGRAM JAMINAN PENSIUN DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANDA ACEH (Wildatun Nazirah, 2016) ,

untuk mendapatkan jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan. cara memperoleh data yang dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan sumber lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada rsud dr. fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan program bpjs ketenagakerjaan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran bpjs ketenagakerjaan, tidak adanya isi perjanjian kontrak tertulis yang menyangkut bpjs ketenagakerjaan antara pihak rsud dr. fauziah dengan pegawai kontrak, tidak adanya perjanjian kerjasama antara pihak rsud dr. fauziah dengan bpjs ketenagakerjaan dan kurangnya pengawasan dari pihak dinas tenaga kerja, upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak rsud, dan dapat melalui lembaga kerjasama tripartit dan pengadilan hubungan industrial. disarankan kepada rsud dr. fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program bpjs ketenagakerjaan. kepada seluruh pegawai kontrak agar melaporkan masalah yang mereka hadapi kepada dinas tenaga kerja kabupaten bireuen. disarankan kepada dinas tenaga kerja untuk melakukan pengawasan dan teguran terhadap rumah sakit yang belum mengikutsertakan pegawai kontraknya dalam program bpjs

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : yoanayufebrian@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP REPUTASI DAN CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING (CRM) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS) CABANG BELAWAN (Husaini, 2018) ,

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH (Rizqi Alzamna, 2017) ,

SISTEM INFORMASI KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANDA ACEH (SAID ROYYAN, 2016) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi