| |
VERAWATI. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
verawati surat keputusan pengangkatan pegawai
negeri sipil (sk pns) sebagai jaminan
dalam perjanjian kredit bank
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,70), pp., bibl., app.
(safrina, s.h., m.h., m.epm.)
pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan
nasabah debitor untuk melunasi utangnya. keyakinan tersebut timbul karena
dipenuhinya segala persyaratan pemberian kredit, salah satunya adalah adanya
jaminan yang dapat memberikan kepastian dalam pelunasan utang kredit. bank
bri unit mutiara sigli dalam menyalurkan kredit kepada pegawai negeri sipil
(pns) mensyaratkan adanya suatu jaminan berupa surat keputusan pengangkatan
pegawai negeri sipil (sk pns). pada kenyataannya, jaminan tersebut tidak dapat
dieksekusi sehingga menimbulkan
Baca Juga : SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PENSIUNAN DI PT. BANK ACEH (FAHMI AGUSTIAN, 2015) ,
Baca Juga : PROSEDUR PEMBAYARAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BANDA ACEH (MUHAMMAD RIDHO HUMAIDY, 2019) , n dalam pemenuhan pelunasan utang. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (sk pns) sebagai jaminan dalam pemberian kredit dan akibat hukum yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan tersebut. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan utama berupa data sekunder antara lain perjanjian kredit (surat pengakuan hutang), peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan didukung oleh data primer di lapangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit dengan jaminan sk pns didasarkan atas keyakinan bank bahwa debitor mampu melunasi utangnya. dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 kuh perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada kreditor untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitor karena seluruh kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan utangnya. disamping itu, jaminan sk tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jaminan khusus karena tidak adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan sk pns adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 kuh perdata. akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena sk pns tidak memenuhi salah satu syarat benda jaminan yaitu marketable atau dapat dinilai dengan uang dan mudah untuk dijual guna melunasi utang kredit. disarankan kepada pembuat kebijakan untuk menetapkan suatu peraturan mengenai pembebanan jaminan sk pns guna memberikan kepastian hukum. disarankan kepada pihak bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan dan kepada pns untuk dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : verawati_darwin@yahoo.co.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CROSS OVER BAGI PEGAWAI AKTIF PADA BANK BTPN CABANG BANDA ACEH (SILVINA RAHMI, 2016) ,PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA KREDIT, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KREDIT, DAN JAMINAN KREDIT TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI PADA NASABAH BANK ACEH PERIODE 2015) (Alwin Patra, 2017) , PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN (SUATU PENELITIAN PADA SALAH SATU BANK PELAKSANA KUR DI KOTA BANDA ACEH) (Fitri Ariska, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |