Irfan Ramadhan. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) DALAM PENGAWASAN PILKADA 2017 DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Abstrak irfan ramadhan pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan (panwaslih) dalam pengawasan pilkada 2017 di kota banda aceh 2017 fakultas hukum universitas syiah kuala (vi,51 ), pp., bibl. (dr. m. gaussyah, s.h., m.h.,) panwaslih adalah panitia pengawas pemilihan aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat panwaslih aceh dan panwaslih kabupaten/kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di seluruh aceh dan kabupaten/kota. pasal 61 ayat (1) undang-undang no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh ini disebutkan bahwa, tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota; dan, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan

Baca Juga : WEWENANG REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 DAN NOMOR 66/PUU-XV/2017 (DIAN RAMADHANI, 2019) ,

Baca Juga : PERAN PANWASLIH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PILKADA 2017-2022 (STUDI PENELITIAN PENYELESAIAN KONFLIK TERKAIT KASUS PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (Amirul Hadi, 2018) ,

ranan panwaslih kota banda aceh dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di kota banda aceh dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang akan dihadapi panwaslih dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di kota banda aceh. metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior). berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran pengawasan yang dilakukan panwaslih kota banda aceh belum maksimal terutama pada terlambatnya melakukan perekrutan panitia pengawas kecamatan dan masih di jumpai pemasangan alat peraga kampanye bukan pada tempatnya. sebaiknya panwaslih perlu upaya penguatan fungsi panwaslih, seperti memperluas kewenangan panwaslih.

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : ramadhan.irfan46@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH (SUATU KAJIAN TENTANG PROSES RECRUITMENT PANWASLIH ACEH DALAM INDEPENDENSI DI PROVINSI ACEH ) (Ferzi Falevi, 2017) ,

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (SAYED MAHATHIR, 2016) ,

KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM PENENTUAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH (Taqyuddin Faranis, 2018) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi