| |
Irfan Ramadhan. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) DALAM PENGAWASAN PILKADA 2017 DI KOTA BANDA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
irfan ramadhan
pelaksanaan
tugas dan
wewenang panitia pengawas
pemilihan (panwaslih) dalam
pengawasan pilkada 2017 di kota
banda aceh
2017
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vi,51 ), pp., bibl.
(dr. m. gaussyah, s.h., m.h.,)
panwaslih adalah panitia pengawas pemilihan aceh dan panitia pengawas
pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat panwaslih aceh dan
panwaslih kabupaten/kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
pemilihan di seluruh aceh dan kabupaten/kota. pasal 61 ayat (1) undang-undang
no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh ini disebutkan bahwa, tugas dan
wewenang panitia pengawas pemilihan adalah melakukan pengawasan pelaksanaan
pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota; dan, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan
perundang undangan.
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
Baca Juga : WEWENANG REKRUTMEN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 61/PUU-XV/2017 DAN NOMOR 66/PUU-XV/2017 (DIAN RAMADHANI, 2019) ,
Baca Juga : PERAN PANWASLIH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PILKADA 2017-2022 (STUDI PENELITIAN PENYELESAIAN KONFLIK TERKAIT KASUS PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (Amirul Hadi, 2018) , ranan panwaslih kota banda aceh dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di kota banda aceh dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang akan dihadapi panwaslih dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah 2017 di kota banda aceh. metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior). berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran pengawasan yang dilakukan panwaslih kota banda aceh belum maksimal terutama pada terlambatnya melakukan perekrutan panitia pengawas kecamatan dan masih di jumpai pemasangan alat peraga kampanye bukan pada tempatnya. sebaiknya panwaslih perlu upaya penguatan fungsi panwaslih, seperti memperluas kewenangan panwaslih. Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : ramadhan.irfan46@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH (SUATU KAJIAN TENTANG PROSES RECRUITMENT PANWASLIH ACEH DALAM INDEPENDENSI DI PROVINSI ACEH ) (Ferzi Falevi, 2017) ,PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (SAYED MAHATHIR, 2016) , KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM PENENTUAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH (Taqyuddin Faranis, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |