| |
Zulfikar. POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2016 ). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAbstrak
pasca berlaku undang-undang no. 32 tahun 2004, daerah diberikan kewenangan
mengelola potensi daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. namun dalam
perjalanan banyak menimbulkan probematika, salah satunya mengenai pengelolaan
keuangan daerah. problematika pengelolaan keuangan di provinsi aceh seringnya
terlambat pengesahan apba dari batas normal. keterlambatan pengesahan apba
berdampak pada daya serap anggaran dan ketersedian lapangan kerja. ketertarikan
penulis melakukan penelitian anggaran tahun 20016 karena adanya konflik politik
antara gubernur dan dpra. berdasarkan permasalahan di atas maka, penulis tertarik
mengakaji penyebab keterlambatan pengesahan apba tahun 2016. tujuan
penelitian untuk mengetahui dinamika politik pada proses pembahasan apba tahun
2016 serta kaitan kepentingan politik anggaran dpra dan gubernur terhadap
keterlambatan pengesahan apba tahun 2016 dengan menggunakan teori politik
anggaran dan asas-asas pengelolaan keuangan
Baca Juga : ANALISIS KETERLAMBATAN PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) TAHUN 2018 (Fitri Ani, 2020) ,
Baca Juga : REALISASI APBA TAHUN 2017 (STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBA TAHUN 2017) (Aulia Syafahri S, 2019) , /daerah. penelitian menggunkan metode kualitatif melaui kajian lapangan dan kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dinamika politik yang terjadi selama proses pembahasan apba, eksekutif mendominasi kebijakan anggaran tahun 2016 daripada dpr aceh sehingga usulan dpr aceh tidak tertampung. miskomunikasi antara dpr aceh dan terjadi tolak-tarik kepentingan antara dpr aceh dan eksekutif. gubernur sering tidak hadir dalam rapat pembahasan serta disharmonisasi gubernur dan wakil gubernur. keterlambatan pengesahan apba tahun 2016 karena deadlock pembahasan tidak ada titik temu kepentingan antara kedua belah pihak, usulan diluar kewengan pemerintah aceh sehingga butuh waktu untuk finalisasi. penolakan pembahasan kua-ppas oleh dpra, pemerintah aceh terlambat mengajukan kua-ppas kepada dpr aceh. diharapkan kedepan gubernur aceh dapat mebuka ruang komunikasi secara inten dengan dpra. kepada dpr aceh juga diharapkan setiap kebijakan politik anggaran juga harus mempertimbangkan jadwal siklus pengganggaran. kata kunci: apba tahun 2016, politik anggaran dan pengelolaan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (M. Abrarkhirad S. Albab, 2018) ,PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA) (m. chalis, 2016) , PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE, KESEMPATAN BERTUMBUH, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014 (AMALUL AUNI, 2016) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |