Abstrak

Baca Juga : PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016) ,

Baca Juga : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016) ,

litian yuridis empiris. data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian ini dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti. selanjutnya data sekunder dari studi perpustakaan, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam undang-undang ini menitikberatkan kepada subjek hukum sehingga subjeknya anggota tni. oleh karena itu, tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota tni tetap tunduk kepada. dan yang menjadi penghambat belum diadilinya oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, masih belum dirubah, masih menggunakan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. kedua, masih melihat subjek hukumnya tidak objek hukumnya, yaitu masih berfokus yang melakukan tindak pidananya adalah anggota tni. ketiga, kompetensi relatif, semua perkara masih di adili di peradilan militer. disarankan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif untuk segera merevisi undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam hal subjek hukum dalam undang-undang tersebut. dan disarankan kepada penegak hukum dalam peradilan militer untuk dapat independen dalam mengadili anggota tni yang melakukan tindak pidana umum. kata kunci : kewenangan, pengadilan militer, tindak pidana

Tulisan yang relevan

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020) ,

TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH) (Cut Farah Intan, 2019) ,

TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (ARIF WIRA MAULANA, 2019) ,