| |
ADE MULYA. KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM FUNGSI PEMERIKSAAN TERHADAP LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018 |
|
AbstrakAde mulya
2017
abstrak
kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam fungsi pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vii, 73) pp., bibl.
prof. dr. faisal, s.h., m.hum. pelimpahan kewenangan konstitusional badan pemeriksa keuangan republik indonesia kepada setiap kantor perwakilan daerah menjadikan bpk perwakilan daerah mempunyai jalur kewenangan dan terkoordinasi dengan kantor bpk ri. dalam prakteknya perwakilan di daerah mempunyai kebebasan terbatas dalam mengambil kebijakan untuk memeriksa serta menentukan kerugian pengelolaan keuangan di daerah. penulis ingin menelisik lebih jauh terkait tentang kewenangan
pemeriksaan
penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang bpk
ri.
penelitian ini ialah
Baca Juga : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) (Liza Fatmi, 2016) ,
Baca Juga : PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TAGIHAN DENGAN MENGGUNAKAN SINTAG PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI) PERWAKILAN PROVINSI ACEH (RAUDHATUL FITRI, 2018) , enelitian yang bersifat normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan pada kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang hanya membaca dan menganalisa bahan-bahan tertulis dan tidak harus bertatap muka langsung dengan informan atau responden. hasil penelitian ini diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh bpk kewenangan yang bersumber langsung dari uud nri 1945 melalui atribusi. teori atribusi ini juga berlaku bagi institusi bpk perwakilan ditiap-tiap provinsi, lembaga perwakilan provinsi dari badan pemeriksa keuangan ialah perpanjangan tangan dari badan pemeriksa pusat yang langsung dipimpin oleh ketua bpk republik indonesia. dalam peraturan bpk, bahwa anggota bpk ri mempunyai wilayah masing masing dalam kewenangannya, termasuk pemerintah daerah dan bumn. badan pemeriksa keuangan republik indonesia haruslah menjadi lembaga yang independen dan untuk menentukan kerugian, anggota bpk yang berada di wilayah perwakilan harus berkoordinasi dengan ketua dan wakil ketua bpk ri. hubungan antara bpk ri sebagai auditor eksternal dan bpkp sebagai auditor internal haruslah ditegaskan dalam peraturan yang terkoordinasi. peraturan tersebut haruslah menegaskan apakah lembaga bpkp memiliki kewenangan yang sama seperti bpk ri dalam hal menentukan kerugian negara dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : delowmo17@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PROSEDUR KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH (LIA DHARMA RISKA, 2018) ,PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN ACEH (SILVIA MELISA, 2018) , PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH (HERNATA BR MANALU, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |