| |
Harisul Haqi. TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakHarisul haqi,
2017
abstrak
tinjauan yuridis normatif kewenangan dewan
perwakilan rakyat dalam melakukan hak angket
terhadap komisi pemberantasan korupsi
fakultas hukum universitas syiah kuala
(v,70),pp.,bibl.
(m. zuhri, s.h., m.h.)
pasal 79 ayat (3) undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis
permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah,
dan dewan perwakilan rakyat daerah (md3) menyebutkan bahwa “hak angket
adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu
undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,”
namun kenyataannya dpr melakukan hak angket terhadap kpk. kpk diminta
oleh anggota komisi iii dpr agar membuka rekaman bap anggota dpr miryam
s haryani terkait kasus korupsi e-ktp. kpk tidak dapat memenuhi
Baca Juga : KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018) ,
Baca Juga : KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019) , intaan komisi iii tersebut. lalu komisi iii membentuk pansus hak angket terhadap kpk. tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai penggunaan hak angket dpr dalam melakukan penyelidikan terhadap kpk menurut uu no. 17 tahun 2014 tentang md3, dan implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh dpr terhadap kpk. metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan. hasil penelitian menunjukkan penggunaan hak angket dpr terhadap kpk menurut pasal 79 ayat (3) uu no. 17 tahun 2014 tentang md3, yang menjadi subjek dari hak angket adalah kebijakan atau pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah. implikasi yang ditimbulkan dari penggunaan hak angket oleh dpr terhadap kpk, adalah cacat hukum dan dpr melanggar pasal 79 ayat (3) uu no 17 tahun 2014 tentang md3 dan menyalahgunakan hak angket, karena dpr menggunakan hak angket pada kpk. hak angket seharusnya digunakan untuk mengawasi pemerintah. bukan untuk lembaga negara penunjang (auxiliary organ/ di luar legislatif, eksekutif, dan yudikatif) seperti kpk. disarankan kepada dpr agar memahami pasal 79 ayat (3), terutama tentang proses mekanisme penggunaan hak angket agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak angket, karena hak angket itu digunakan untuk mengawasi pemerintah, bukan untuk lembaga negara penunjang seperti Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : harisulhaqi93@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MEMILIH CALON HAKIM AGUNG YANG DI USULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA (HASFAR FUADI, 2014) ,ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI) (ISVANI, 2019) , KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |