| |
Riki Rustandi. MOBILISASI SUMBER-SUMBER ADMINISTRASI OLEH CALON PETAHANA PADA PEMILUKADA SUBULUSSALAM TAHUN 2013. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakAbstrak
riki rustandi 2017 mobilitas sumber-sumber administrasi
xv
oleh calon petahana pada pemilukada
subulussalam tahun 2013
fakultas ilmu sosila ilmu dan ilmu politik
universitas syiah kuala
(prof. dr. adwani, sh.,m.hum)
(x, 70), pp.,tabl.,app
pelaksanaan pilkada kota subulussalam terindikasi kasus pelanggaran
netralitas oleh birokrasi. birokrasi sebagai abdi negara seharusnya berfokus pada
publik service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik
sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 hukum tersebut
terlanggar dengan realita ada kecendrungan birokrasi subulussalam terlibat
politisasi seperti : terlibat kampanye politik, mobilisasi aparatur sipil negara untuk
mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keterlibatan dan
penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis.
metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif.
Baca Juga : PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH PETAHANA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA) (Yusnin, 2016) ,
Baca Juga : KEMENANGAN MERAH SAKTI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WALIKOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2014-2019 (SRI JUNI HANDAYANI, 2014) , mpulan data penelitian dengan sistem wawancara, studi dokumentasi, bukubuku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah. wawancara langsung telah dilakukan terhadap beberapa informan teridiri dari badan kepegawaian daerah, komisi independen pemilihan, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, camat sultan daulat, ketua pgri, ketua kopri, kepala desa, tni/polri serta aparatur sipil negara kecamatan sultan daulat kota subulussalam. hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh aparatur sipil negara ini bisa mendongkrak suara calon walikota dan wakil walikota, dengan mengabaikan netralitas asn dan kemudian penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis di motivasi untuk meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit politik. berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara dibutuhkannya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan. kepala daerah seharusnya tidak menjadi pembina kepegawaian tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah, kepada asn yang terlibat politik praktis diberikan sanksi administrasi negara dan calon petahana yang terbukti memobilisasi asn diberikan sanksi gagal mencalonkan dan diberikan sanksi administrasi negara. kata kunci: politik praktis, asn, Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : rickyrustandi99@yahoo.co.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA ) TAHUN 2006 DAN 2012 DI KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA (Muhammad Noval , 2016) ,KEKALAHAN CALON PERSEORANGAN ZAINI ABDULLAH DAN NASARUDDIN PADA PILKADA ACEH TAHUN 2017 (Adilla Ghafara, 2018) , PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2012-2017 (ARIEF HIDAYAT, 2014) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |