|
| |
|
M.KHAIDIR ATSHAR. TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS JASA OLEH BUKAN PEGAWAI PADA KANTOR BAPPEDA ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakRingkasan
laporan kerja praktek (lkp) merupakan tugas akhir mahasiswa/i
ekonomi diploma iii perpajakan universitas syiah kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan (pkl) selama dua bulan pada badan
perencanaan pembangunan daerah (bappeda) dan telah mendapatkan
bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. laporan
kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui observasi
(pengamatan), wawancara dan melakukan penelitian langsung pada badan
perencanaan pembagunan daerah (bappeda). penulisan ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana tata cara pemotongan pph pasal 21 atas jasa oleh bukan
pegawai yang dilakukan pada bappeda aceh.
bappeda merupakankantor dinas yang terbentuk dengan struktur
organisasi tata kerja, kedudukan dan fungsi untuk menyikapi pelaksanaan
pembangunan daerah secara menyeluruh. badan ini tidak hanya sebagai badan
pembantu gubernur dalam member pertimbangan menyusun perencanaan
pembiayaan dan pembangunan
Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN AC PADA KANTOR BPKP ACEH (ICHSAN R.ILYAS, 2020) ,
Baca Juga : PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM DENGAN SUMBER DANA APBN DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI STASIUN ACEH (AINUL DIAN LESTARI, 2018) , ah, bahkan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pembangunan dalam provinsi aceh. pada badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) aceh memiliki beberapa jenis pajak penghasilan diantaranya adalah pajak penghasilan (pph) pasal 21 bukan pegawai yaitu pajak yang dikenakan atas kegiatan ataupun jasa yang dilakukan oleh bukan pegawai. penghasilan atas jasa yang telah diberikan tersebut maka dipotong pajak penghasilan (pph) pasal 21 oleh bendahara pengeluaran. bendahara bappeda menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui bank aceh dengan menggunakan ssp manual dan bukti potong. setelah menyetor pajak yang terutang tersebut bappeda juga melaporkan pajak dengan menggunakan spt masa formulir 1721 selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.. penerapan perpajakan yang dilakukan oleh bappeda aceh sudah sesuai dengan peraturan dirjen pajak nomor Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : mynameiskhaidir@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PERLAKUAN PPH PASAL 21 DAN 23 TERHADAP JASA PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH (BAPPEDA) (T.ISMED REVI GUFRAN, 2018) ,TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH NASABAH PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG BAITURRAHMAN (ATTAILLAH, 2019) , TATA CARA PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI PENGEBORAN SUMUR OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH (T. AIDIL FURQAN, 2019) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |