Abstrak

Baca Juga : DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PUTUSAN KASUS NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH) (FAKHRULLAH, 2014) ,

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014) ,

ti kasus narkotika dan bagaimana persepsi dari para akdemisi tentang putusan pidana mati dalam kasus narkotika dan penggunaan pasal 28 i ayat (1) uud 1945. data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, teori-teori hukum, serta tulisan ilmiah lainnya. selain itu juga dilakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai para akademisi. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penggunaan pasal 28 i ayat (1) uud 1945 dalam putusan no.39pk/pid.sus/2011 dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari pidana mati. hakim menyatakan bahwa pidana mati melanggar konstitusi khususnya pasal 28 i uud 1945 yang mengatur tentang hak hidup. sedangkan dalam putusan no.38pk/pid.sus/2011 meskipun pasal 28 i uud 1945 tetap ada pada pertimbangan namun dibatasi dengan pasal 10 kuhp, sehingga pidana mati masih dapat dipertahankan untuk diterapkan kepada terdakwa. menurut para akademisi tentang kedua putusan tersebut sudah menjadi kewenangan dan kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana bagi terdakwa. seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) uu no. 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman. tapi tidak kurang pentingnya, agar putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. disarankan kepada aparat penegak hukum (hakim) seharusnya konsisten dalam memahami makna dasar yang terkandung dalam pasal 28 i ayat (1) uud 1945 sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak berubah-ubah terkait dengan pidana mati sesuai dengan putusan mk no.2-3/puu/2007. penerapan sanksi pidana mati masih harus dilakukan secara spesifik dan selektif.

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (HIDAYATULLAH, 2016) ,

PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR 77/PID.B/2014/PN.KNG) (IKHLASUL AMAL ZEIN, 2017) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NO. 47/ PID.B/2011/PN.SAB TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN (WAHYU ANGGARA, 2014) ,