|
| |
|
WINDA PUTRI LESTARI. PENERAPAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TAKENGON. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakPasal 15 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. secara lebih tegas di atur didalam pasal 4 ayat (3) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, melarang narapidana dan tahanan melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. apabila narapidana melanggar aturan tersebut maka akan dijatuhi sanksi disiplin berupa penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang menjadi 12 (dua belas) hari. namun dalam penerapannya narapidana ditempatkan di ruang isolasi selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan.
tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas ii b tekengon,
Baca Juga : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAKAN NARAPIDANA MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLASS II A BANDA ACEH) (MUHADIL IQBAL, 2019) ,
Baca Juga : DISTRIBUSI KEHILANGAN PERLEKATAN JARINGANRNPERIODONTAL PADA NARAPIDANA DI CABANGRNRUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGARNACEH BESAR TAHUN 2015 (Syarifah Eriza , 2015) , a penanggulangan yang dilakukan dan hambatan dalam penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri. data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas ii b takengon melebihi dari apa yang ditetapkan oleh undang-undang, dan upaya yang dilakukan adalah upaya preventif berupa membatasi ruang gerak narapidana, pendekatan terhadap narapidana, selektif dalam memberikan izin keluar, penambahan jumlah petugas, dan meningkatkan keamanan lapas sedangkan untuk upaya refresif adalah melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan pencarian. adapun hambatan dalam penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri adalah karena narapidana yang bersankutan sakit dan sarana prasarana dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. disarankan kepada kepala lembaga pemasyarakatan kelas ii b takengon dalam menjatuhkan sanksi kepada narapidana yang melarikan diri sesuai dengan undang-undang dan memberikan sosialisasi kepada bawahanya terkait apa yang di ditetapkan oleh Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : WINDAPUTRI292@YMAIL.COM atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B MEULABOH (Yusra Sesma Putri, 2019) ,PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PETUGAS RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) YANG MEMBANTU NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (SUATU PENELITIAN DI CABANG RUTAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES) (Yahya, 2018) , PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA (Sammia Habibi Sitanggang, 2020) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |