Noor Siddiq. PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (STUDI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2017). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Abstrak noor siddiq, penyelesaian pelanggaran administrasi gubernur dan wakil gubernur oleh komisi independen pemilihan aceh (studi pada pilkada serentak tahun 2017) 2017 fakultas hukum universitas syiah kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (zainal abidin, s.h.,m.si) komisi independen pemilihan aceh, yang selanjutnya disingkat dengan kip merupakan bagian dari komisi pemilihan umum (kpu) yang diberi wewenang oleh undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (2) peraturan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) nomor 3 tahun 2016 bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi diserahkan penyelesaiannya kepada kip aceh. namun dalam praktiknya masih ada perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah yang telah dilaporkan kepada komisi independen pemilihan oleh panitia pengawas pemilihan, akan

Baca Juga : PENCALONAN KEPALA DAERAH YANG MEMILIKI HUTANG PADA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA PILKADA SERENTAK ACEH 2017) (Wawan Sahanda, 2017) ,

Baca Juga : PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA DAN PRINSIP SOPAN SANTUN DALAM DEBAT KANDIDAT CALON GUBERNUR ACEH PERIODE 2017-2022 (KAJIAN IMPLIKATUR) (WULANDA, 2019) ,

tetapi tidak semua laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut ditindaklanjuti. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi, kendala yang dihadapi kip aceh dalam menangani kasus dugaan pelanggaran pelanggaran administrasi, dan upaya-upaya kip aceh dalam mengatasi pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. penelitian ini menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data keperpustakaan diperoleh dengan memperlajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanganan kasus dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. masih banyak pelanggaran administrasi yang terjadi seperti kehadiran anak-anak di bawah umur dilokasi kampanye terbuka, pemasangan alat peraga kampanye yang menyalai peraturan kpu nomor 12 tahun 2016 perubahan atas pkpu nomor 7 tentang kampanye kepala daerah, adapun kendala yang dihadapi kip aceh dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran administrasi yaitu laporan yang diterima dari panwaslih tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat, dan kurang pengetahuan dari kandidat calon kepala daerah tentang pelanggaran administrasi. disarankan kip aceh sebaiknya konsisten dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi, kip aceh harus meningkatkan lagi kinerja dalam menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pasangan calon kepala daerah supaya kasus kejadian serupa tidak terulang

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : nsiddiq94@gmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

PERSEPSIMAHASISWAILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA TERHADAP PENCALONAN MUZAKIR MANAF SEBAGAI CALON GUBERNUR ACEH PADAPILKADA TAHUN2017 (T. EVAN AQSHAR, 2016) ,

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DENGAN SATU PASANGAN CALON (Muhammad Fadil, 2016) ,

KOALISI CALON GUBERNUR MUZAKKIR MANAF DENGAN PARTAI NASIONAL PADA PILKADA 2017 (SUATU PENELITIAN TERHADAP POTENSI KONFLIK INTERNAL PARTAI ACEH DALAM PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR) (Syukrina, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi