| |
Ari Yusfizal. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA ASPIRASI OLEH ANGGOTA LEGISLATIF (SUATU PENELITIAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakAbstrak
ari yusfizal tinjauan hukum terhadap penggunaan
2017 dana aspirasi oleh anggota legislatif
(suatu penelitian di dewan perwakilan rakyat aceh)
fakultas hukum universitas syiah kuala
(vi, 63), pp, bibl, app
(m. zuhri, s.h.,m.h.)
pasal 3 ayat (1) undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. jika
dilihat dari efisiensi dan efektifitas serta transparansinya pengelolaan dana aspirasi oleh
anggota dewan perwakilan rakyat aceh yang dibagi rata menurut daerah pemilihannya
sangatlah tidak efektif, karena dpra masih menggunakanan paradigma lama, anggaran yang
hanya berorientasi pada input atau sekedar mengahabiskan anggaran tanpa melihat kinerja
yang akan dicapai.
tujuan penelitian ini untuk menjelaskan efektifitas dan efesiensi penggunaan dana
aspirasi
Baca Juga : KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018) ,
Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MELAKUKAN HAK ANGKET TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Harisul Haqi, 2017) , eh anggota dpra serta dasar hukum dana aspirasi masih diterapkan di dpra serta hambatan dan tantangan dalam hal penggunaan dana aspirasi oleh dpra dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis -empiris. penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan menghasilkan data skunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara dengan responden. hasil penelitian menunjukkan tidak efektif dan efesien karna dana aspirasi telah mengacaukan sistem perencanaan penganggaran menggunakan pendekatan le vel pemerintah dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya serta banyak hambatan dalam pelaksanaannya sehingga dengan adanya dana aspirasi akan semakin sulit diukur dampak anggaran pada suatu daerah. disarankan kepada anggota dpra, semoga kedepan tidak ada lagi anggaran yang bersumber dari apba yang dialokasikan untuk anggota dpra, dan sudah semestinya anggaran tersebut digunakan oleh eksekutif sebagaimana amanat perundang-undangan yang berlaku, dan dpra seharusnya lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam mengawal kinerja pemerintah Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : orie_boys@rocketmail.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan DANA ASPIRASI DAN POLA HUBUNGAN KONSTITUEN DENGAN WAKIL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Muhammad Afnan, 2017) ,KEWENANGAN PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF WILAYAH DAERAH PEMILIHAN DI ACEH (Amzar Ardiyansyah, 2020) , KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |