| |
Haris Aulia. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI (STUDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017 |
|
AbstrakAbstrak
haris aulia, tinjauan yuridis penyelesaian konflik internal partai (studi berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik)
2016 fakultas hukum universitas syiah kuala
(v, 55), pp.,bibl.
(zainal abidin, s.h.,m.si, m.h)
berdasarkan pasal 32ayat (5) undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, menyebutkan bahwa putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. akan tetapi sering sekali putusan mahkamah partai dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, partai menguji lagi kepengadilan konvensional.
tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan penyelesaian konflik internal partai politik.
metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris, pendekatan
Baca Juga : PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (MUHAMMAD AL AZIZ, 2015) ,
Baca Juga : EFEKTIVITAS KEBERADAAN ORGANISASI SAYAP PARTAI GERINDRA TERHADAP KADERISASI POLITIK PARTAI GERINDRA ACEH (Furqan, 2019) , s adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap konflik yang terjadi didalam internal partai politik seharusnya diselesaikan oleh mahkamah partai tersebut, namun dalam kenyataannya para pihak yang bersengketa tetap mengajukannya lagi upaya hukum kepengadilan, padahal perkara tersebut sudah diputuskan oleh internal partai, dimana putusan mahkamah partai yang berkaitan dengan kepengurusan adalah final dan mengikat. dalam rangka penguatan kewenangan mahkamah partai politik terkait dengan penyelesaian konflik internal partai politik maka disarankan agar kewenangan mahkamah partai lebih diperkuat dengan dasar hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang sehingga setiap putusan mahkamah partai yang berkaitan dengan kepengurusan tidak lagi diajukan kepengadilan melainkan putusan harus final di internal partai itu Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA BANDA ACEH (Marisa Nabila, 2020) ,TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA (Maulana Akmal Zikri, 2017) , PERPECAHAN PARTAI ACEH DALAM MENGHADAPI PILKADA TAHUN 2017 (STUDI PENCALONAN ZAINI ABDULLAH SEBAGAI GUBERNUR MELALUI JALUR INDEPENDEN) (Rahmad Ramadhan Oe, 2017) , |
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |