Abstrak

Baca Juga : INTEGRASI METODE SERVQUAL DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS UNTUK KUALITAS PELAYANAN BERDASARKAN PERSEPSI PENGUNJUNG (STUDI KASUS : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH) (M Afdhal Dzikri, 2017) ,

Baca Juga : AKUNTABILITAS BIROKRASI PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DI ACEH BARAT DAYA (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU) (Iqram, 2017) ,

n skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu terhadap pemasangan reklame di kota banda aceh. penyebab penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat yang dilarang, dan upaya yang di tempuh oleh kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam mengatasi pelanggaran yang dimaksud. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui observasi dan wawancara dengan responden dan informan. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di kota banda aceh. penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. disarankan kepada kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu kota banda aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan peraturan walikota nomor 7 tahun

Tulisan yang relevan

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH (YOGI ANDIA SUTA, 2019) ,

STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH (E-GOVERNMENT) (Sukma Yulia, 2019) ,

PENGARUH KETERAMPILAN, DISIPLIN DAN KERAMAHAN PETUGAS TERHADAP KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA (SAIFUL BAHRI BEN SABI, 2014) ,