|
| |
|
Rahmadsyah. PRO DAN KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH. Banda Aceh : Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakPengesahan dan pelantikan lembaga wali nanggroe pada november 2012 di aceh menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan elit politik, tokoh adat dan tokoh masyarakat. aksi demonstran di berbagai daerah wilayah aceh dan semakin mencuatnya isu pembentukan provinsi ala dan abas di aceh menunjukkan bahwa pembentukan lembaga wali nanggroe belum memenuhi aspirasi rakyat aceh.penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai pandangan tokoh masyarakat kabupaten aceh tengah terhadap pembentukan lembaga wali nanggroe dan dampak yang timbul di kabupaten aceh tengah atas pembentukan lembaga tersebut. beberapa hal yang ingin diteliti yakni : pandangan tokoh masyarakat dan dampak yang timbul atas pembentukan lembaga wali nanggroe di kabupaten aceh. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. informan berjumlah 15 orang tokoh masyarakat kabupaten aceh tengah; kepala daerah, anggota legeslatif, pengamat politik, aktivis, tokoh adat, tokoh agama, ketua lembaga dan mantan
Baca Juga : PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE (ahmad afandi sambo, 2015) ,
Baca Juga : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ACEH BARAT SELATAN TERHADAP PENETAPAN MALIK MAHMUD AL-HAYTAR SEBAGAI WALI NANGGROE ACEH (Muhammad Firdaus, 2017) , bat daerah. penelitian ini didukung oleh teori persepsi, tokoh masyarakat dan perubahan sosial.hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil tokoh masyarakat aceh tengah mendukung keberadaan wali nanggroe dan menilai dampak pembentukan lembaga wali nanggroe peningkatan kesadaran masyarakat kabupaten aceh tengah untuk menjaga adat istiadat gayo. namun sebagian besar dari tokoh masyarakat aceh tengah menolak keberadaan wali nanggroe di aceh dan menilai pembentukan lembaga wali nanggroe tidak memiliki dampak nyata pada masyarakat kabupaten aceh tengah. lembaga wali nanggroe di aceh merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pemersatu rakyat aceh. namun, masih belum berjalan baik dikhawatirkan akan memicu munculnya konflik internal dalam masyarakat Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN SUKU DI PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ANTAR SUKU DAN PAGUYUBAN MAHASISWA DI PROVINSI ACEH (MUHAMMAD ARIS YUNANDAR, 2013) ,MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 (Mauliza Effendi, 2017) , HUBUNGAN LEMBAGA WALI NANGGROE DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS) (Muhammad Iqbal, 2016) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |