|
| |
|
RIMA MELISA. KEWAJIBAN PENUNJUKAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN YANG ANCAMAN PIDANA DIATAS 5 TAHUN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016 |
|
AbstrakAbstrak
rima melisa, kewajiban penunjukan pendampingan
2016 hukum terhadap terdakwa dalam
proses persidangan yang ancaman
hukuman pidana diatas 5 tahun
(suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan
negeri bireuen)
fakultas hukum universitas syiah kuala
(iv,53), pp., tabl., bibl.
dr. dahlan, s.h.,m.hum, m.kn
pendampingan hukum adalah proses dimana terdakwa wajib didampingi
oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan yang meliputi
penyidikan, penuntutan atau persidangan. hal ini diatur dalam pasal 56 ayat (1)
kuhap, dimana pendampingan hukum wajib diberikan apabila terdakwa
diancam dengan hukuman pidana diatas 5 tahun. akan tetapi dalam prakteknya
masih ada beberapa kasus yang terdakwanya tidak didampingi penasihat hukum.
penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang
menyebabkan terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum, bagaimana akibat
hukum bagi hakim yang melakukan persidangan tanpa pendampingan hukum
terhadap terdakwa yang ancaman
Baca Juga : KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNJUK PENASIHAT HUKUM DALAM KASUS NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) (ACHYAR SAPUTRA, 2016) ,
Baca Juga : PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (RAHMADHANI SRI RISZKY, 2015) , kumannya diatas 5 tahun, upaya hukum yang dilakukan terdakwa apabila tidak mendapat pendampingan hukum di tingkat pengadilan. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan mewawancarai responden dan informan yang terlibat dalam masalah yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan kurangnya ekonomi, kurangnya pengetahuan dan kelalaian dari aparat penegak hukum menyebabkan penunjukan pendampingan hukum tidak berjalan sesuai pasal 56 ayat (1) kuhap. oleh sebab itu tidak ada konsekuensi bagi aparat penegak hukum yang tidak menunjuk penasihat hukum kepada terdakwa. apabila penasihat hukum menolak mendampingi terdakwa, maka terdakwa berhak mengadu ke dewan kehormatan advokat dan kepada ketua pengadilan karena hak-haknya di diskriminasi sebagai terdakwa serta tidak dipenuhi sesuai pasal 56 ayat (1) kuhap. disarankan kepada lembaga penegak hukum agar hak-hak yang ada dalam pasal 56 ayat (1) kuhap dapat diimplementasikan dan diwujudkan sepenuhnya kepada terdakwa agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan mengisi Form LSS di bawah. Literature Searching ServiceTulisan yang relevan PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DI PERSIDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Tina Oktafiani, 2016) ,STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) , TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018) , |
|
|
|
Kembali ke halaman sebelumnya
Terkini
PROSPEK EKSPOR KOPI ARABIKA ORGANIK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH |
ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT PENDAPATAN USAHATANI PADI SAWAH IRIGASI DAN PADI SAWAH TADAH HUJAN BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR |
KAJIAN PEMASARAN DAN KEUNTUNGAN PETANI KACANG TANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR |
STUDI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PERTANIAN DI DATARAN TINGGI (KASUS DESA URING KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH) |
ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU DI KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA |