Abstrak

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HELM YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA PADA MALAM HARI (SUATU KAJIAN TENTANG PASAL 291 UU. N0 22 TAHUN 2009) (NURKAMISAH, 2016) ,

Baca Juga : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH TENGAH) (Aulia Fahmi, 2019) ,

anggulangi pedagang helm yang tidak memiliki sni. penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. penelitian kepustakaan dilakukan melalui kajian literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna helm yang tidak ber-sni di kota banda aceh sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 4 uupk mengenai hak-hak konsumen, dikarenakan masih ditemui produk helm yang tidak ber sni sehingga dapat merugikan konsumen. adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah mendesak pelaku usaha mencantumkan label sni di setiap produk helm, melakukan sosialisai, melakukan uji labotarium terhadap sampel helm. akibat hukum bagi pelaku usaha adalah dikenakan sanksi admnistratif, pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan sanksi pidana. upaya pemerintah dalam menanggulangi adalah: upaya pencegahan (preventif) dan penanganan (represif), melakukan pengawasan lapangan, memeriksa sejumlah tempat penjualan helm agar tidak mengedarkan lagi produk helm tidak ber-sni. disarankan kepada pelaku usaha dengan adanya sosialisasi wajib mematuhinya agar tidak ada korban dari produk helm yang tidak sni. kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk, serta memperhatikan hak dan kewajibannya. kepada disperindang, yapka, balai riset standarisasi industri agar sering melakukan pengawasan lapangan dan mengambil tindakan yang lebih keras kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak

Tulisan yang relevan

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERBAHAN DASAR MELAMIN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERSYARATAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH (Taufik Adrian, 2019) ,

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN KOTA (LABI-LABI) DI KOTA BANDA ACEH (MUARIF, 2016) ,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA ALAT LATIHAN BEBAN PADA PUSAT KEBUGARAN DI KOTA BANDA ACEH (Muhammad Abieza Rayyan, 2020) ,