Abstrak

Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT (SUATU KAJIAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL) (RIZKI MULYADI, 2019) ,

Baca Juga : PENGATURAN HUKUM TERHADAP LINTAS PESAWAT ASING DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA) (CUT MIFTAHUL JANNAH, 2017) ,

nelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dan menganalisa permasalahan berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal, tulisan ilmiah, surat kabar dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip efektifitas dan prinsip acquiesence dan estoppel di kepulauan diaoyu atau senkaku antara cina dan jepang tidak menghasilkan suatu resolusi dalam penentuan status kepemilikan atas kepulauan tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan lanjutan yang dilakukan para pihak belum menunjukkan tampilan damai fungsi otoritas negara. berdasarkan pasal 121 unclos 1982, pada kepulauan diaoyu atau senkaku berlaku hak kedaulatan sejauh 12 mil laut dan hak berdaulat di zona tambahan berupa pelaksanaan pencegahan pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan perundang-undangan nasional negara pantai di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. disarankan kepada cina dan jepang jika yakin atas sumber sejarahnya dapat menyelesaikan sengketa ini melalui mahkamah internasional hukum laut, mahkamah internasional dan mahkamah arbitrasi khusus untuk hal ini atau saling bersepakat untuk membentuk perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement). disarankan kepada cina dan jepang untuk menempatkan secara terpisah permasalahan kedaulatan atas kepulauan diaoyu atau senkaku dan permasalahan perbatasan di laut cina timur dikarenakan hal ini tidak dapat dihubungkan satu sama

Tulisan yang relevan

PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEE (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TERHADAP PENGUNGSI ANAK ROHINGYA DI ACEH) (FERDIANSYAH PUTRA, 2019) ,

AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAKRN(KASUS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TAHUN 2013) (Vera Yanti Artega, 2014) ,

PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA (ALHADI HABIBI, 2015) ,